Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan Umum atau Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) mengajukan Penyertaan Modal Negara atau PMN 2025 sebesar Rp 1 triliun. Modal negara ini disebut untuk menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro mengatakan perseroannya akan menggunakan PMN untuk membangun perumahan di kawasan yang mengalami kekurangan hunian. Uang segar ini juga untuk mengembangkan kawasan perumahan yang terintegrasi dengan transportasi umum. “Masih terdapat backlog kepemilikan rumah sebesar 9,9 juta unit dengan tingkat pemenuhan sebesar 1 juta per tahun,” kata Budi saat rapat dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin, 8 Juli 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Tak hanya itu, Budi menyebut modal negara ini juga akan digunakan untuk menyelesaikan beberapa proyek yang sedang berlangsung. Dia merincikan perseroan akan membangun 3.180 unit rumah. Jumlah itu berasal dari 580 unit rumah susun dan 2.600 rumah tapak di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jabodetabek, dan Sumatera.
Tak cuma Perumnas. PT Pembangunan Perumahan (PP) juga mengusulkan Penyertaan Modal Negara atau PMN sebesar Rp 1,56 triliun. Guyuran modal ini untuk membangun Kawasan Industri Grand Rebana Tahap I di kawasan Jawa Barat dan Tol Yogyakarta-Bawen.
Direktur Utama PT PP Novel Arsyad mengatakan pembangunan Kawasan Industri Grand Rebana di Subang, Jawa Barat, ini akan dimulai tahun depan. Dia menyebut saat ini perseroan dengan menyusun master planning. “2025 mulai konstruksi dengan pendanaan PMN,” kata Novel saat rapat dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin, 8 Juli 2024.
Selain itu, Novel menyebut PT PP akan menyetorkan Rp 1 triliun untuk ekuitas atau modal di Grand Rebana. Salah satu tujuannya adalah membangun industri halal. “Membangun kekuatan instrustri halal berskala internasional,” kata dia.
Sementara itu, Novel menjelaskan dalam proyek Jalan Tol Yogyakarta-Bawen PT PP memiliki 13,16 persen saham. Saham ini berupa pembangunan Seksi 2 yang menghubungkan ruas Banyurejo-IC Borobudur sepanjang 15,2 km. “Porsi pemenuhan ekuitas atas total investasi Rp 563 miliar,” kata Novel.
PT Hutama Karya dan WIKA Juga Ajukan PMN 2025
PT Hutama Karya (Persero) mengajukan Pernyataan Modal Negara atau PMN 2025 sebesar Rp 13,86 triliun kepada Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat. Guyuran modal ini disebut akan digunakan untuk peningkatan struktur permodalan perseroan dalam menggarap Ruang Jalan Tol Jambi-Rengat, Rengat-Junction Pekanbaru, dan Perencanaan Teknis Ruang JTTS Tahap III.
“Skenario tanpa PMN akan menanggung beban bunga akan lebih besar, sehingga membuat potensi laba bersih persuahaan menurun,” kata Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) Budi Harto saat Rapat Dengar Pendapat di Komisi VI, pada Senin, 8 Juli 2024.
Budi menyebut pengajuan PMN ini akan mendatangkan manfaat bagi pemerintah, masyarakat, dan perusahaan. Bagi pemerintah, kata dia, akan mampu meningkatkan pertumbuhan PDRB.
“Dan meningkatkan konektivitas di Pulau Sumatera, serta memberikan kontribusi penerimaan kepada negara,” kata dia.
Sementara itu, PT Wijaya Karya atau WIKA (Persero) Tbk meminta Penyertaan Modal Negara (PMN) 2025 Rp 2 triliun untuk membantu penguatan modal kerja. PMN ini disebut akan dialokasikan untuk tambahan modal proyek strategis yang masih berjalan dan baru pada tahun depan.
“Wika merupakan salah satu pemain utama dalam penyelesaian PSN (Proyek Strategis Nasional),” kata Direktur Utama PT WIKA(Persero) Tbk Agung Budi Waskito saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin, 8 Juli 2024.
Budi menyebut dari total PMN Rp 2 triliun itu akan digunakan untuk menyelesaikan dua proyek di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur. Dua proyek itu meliputi proyek Jalan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN dan pembangunan Jaringan Interkoneksi Instalasi Pengolahan Air (IPA) IKN, Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Dalam proyek Jalan KIPP IKN, Budi menyebut akan mengalokasikan anggaran Rp 1,3 triliun. Sementara untuk IPA IKN akan menggunakan PMN sebesar Rp 401 miliar.
Selain untuk proyek di IKN, Budi menyebut sisa PMN juga akan dialokasikan untuk beberapa proyek yang tengah digarap perseroan. Proyek itu berupa Pembangunan Tol Serang-Panimbang Seksi II, Jalan Tol Semarang-Demak, Proyek Terminal II Bandara Hang Nadim, Pembangunan LPG Refrigerated Tuban Phase II, Revitalisasi Demaga Gospier di Integrated Terminal Surabaya, dan Pembangunan Jetty I Baru di Integrated Terminal Manggis.
Pilihan editor: BTN Bersiap Bidik Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran
