Prabowo Ingin Sri Mulyani Dibantu 3 Wakil Menkeu, Ini Profil Mereka

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subianto akan mengangkat tiga wakil menteri keuangan untuk membantu Sri Mulyani yang kembali ditugaskan sebagai menteri keuangan dalam kabinetnya.

Prabowo pada Selasa sore, 15 Oktober 2024, memanggil Thomas Djiwandono dan Suahasil Nazara — keduanya saat ini menjabat wakil menteri keuangan, dan ekonom UGM Anggito Abimanyu ke kediamannya di Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta, untuk memberikan penugasan kepada mereka sebagai wamenkeu dalam pemerintahannya.

Thomas, saat ditemui selepas menghadap Prabowo bersama Suahasil dan Anggito, membenarkan rencana itu.

“Jadi kami ini trio diberi tugas untuk membantu tugas menkeu. Tadi pesannya sudah cukup banyak, salah satunya adalah optimalisasi penerimaan negara,” kata Thomas Djiwandono, yang merupakan keponakan Prabowo.

Menurut dia, Prabowo berkeinginan penerimaan negara dapat terus ditingkatkan, setidaknya berkaca pada Kamboja yang rasio penerimaan negara dari pajak mencapai 18 persen.

“Kami diminta melakukan segala upaya, strategi, tata cara dan kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut,” kata Thomas Djiwandono.

Sementara Anggito Abimanyu menilai tugasnya membantu Sri Mulyani cukup berat.

“Tugasnya berat, dan cakupannya juga luas, tanggung jawabnya untuk tidak hanya menjaga stabilitas, tetapi juga untuk menggerakkan APBN, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Anggito.

Prabowo pada Senin telah menugaskan secara langsung Sri Mulyani Indrawati untuk kembali mengisi kursi menteri keuangan. Sri Mulyani, yang menjadi menteri keuangan selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, menyebut Prabowo sangat memerhatikan dampak APBN terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dia menambahkan diskusinya dengan Prabowo juga membahas APBN, penguatan Kementerian Keuangan, belanja negara, dan pengelolaan penerimaan negara termasuk pajak.

Profil Thomas Djiwandono

Thomas Djiwandono yang akrab dipanggil Tommy sejak 2014 menjabat sebagai Bendahara Umum Partai Gerindra. Dia juga merupakan keponakan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Ia merupakan bagian dari Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, bidang ekonomi dan keuangan. Tim ini dibentuk untuk melakukan sinkronisasi antara pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Lahir di Jakarta pada 7 Mei 1972, Tommy adalah putra dari Soedradjad Djiwandono dan Biantiningsih Miderawati. Keluarganya memiliki latar belakang yang kuat di sektor perbankan. Ayahnya adalah mantan Gubernur Bank Indonesia yang kini mengajar di Nanyang Technological University, Singapura. Sedangkan ibunya, Bianti adalah kakak kandung Prabowo Subianto.

Tommy menempuh pendidikan menengah di SMP Kanisius, sebuah sekolah yang terkenal dengan kurikulumnya yang ketat dan lingkungan akademik yang mendukung. Setelah lulus, ia melanjutkan pendidikan tinggi di Haverford College, sebuah institusi bergengsi di Amerika Serikat, di mana ia mempelajari sejarah.

Keinginannya untuk memperdalam pengetahuan membawa Tommy untuk meraih gelar master di bidang Hubungan Internasional dan Ekonomi Internasional dari Johns Hopkins University, salah satu universitas terkemuka di dunia.

Karirnya dimulai sebagai wartawan magang di Majalah Tempo pada tahun 1993 dan pada tahun 1994 di Indonesia Business Weekly. Selain itu, Tommy pun pernah bekerja sebagai analisis keuangan di Whetlock NatWest Securities, Hong Kong.

Pada tahun 2006, karirnya terus meningkat saat pamannya Hashim memintanya untuk membantu di Arsari Group dan ia menjabat sebagai Deputy CEO Arsari Group, perusahaan agrobisnis.

Sementara di politik, ia terlibat dalam partai Gerindra, Tommy juga pernah menjadi Caleg di Provinsi Kalimantan Barat. Kini dia menjadi Bendahara Umum Partai Gerindra. Ia pengendali keuangan partai bentukan pamannya, Prabowo Subianto.

Selama Pilpres 2014, mengusung pasangan Prabowo-Hatta, peran Tommy sangat penting bagi Koalisi Merah-Putih (KMP) untuk kebutuhan logistik. Selama kariernya, ia telah meraih berbagai penghargaan atas kontribusinya di bidang keuangan dan politik.

Profil Anggito Abimanyu

Profil Anggito Abimanyu, 61 tahun, adalah ekonom UGM yang beberapa kali menjabat di pemerintahan seperti Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (2006-2010). Ia sempat disebut-sebut akan diangkat menjadi wakil menteri keuangan pada 2010.

Pada 2012, ia diangkat menjadi Dirjen Penyelenggaran Haji dan Umroh sampai 2014. Pada masa jabatannya ini, ia setidaknya lima kali diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji untuk tersangka mantan Menteri Agama Suryadharma Ali.

Ia sempat kembali mengajar di UGM, namun pada 2017 kembali masuk Kementerian Agama sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji.

Profil Suahasil Nazara

Suahasil Nazara, 53 tahun, adalah guru besar ekonomi Universitas Indonesia. Ia mulai masuk Kementerian Keuangan sebagai wakil mentri pada 2019.

Dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan, Suahasil lahir di Jakarta pada 23 November 1970, meraih gelar sarjana ekonomi (SE) dari sebuah perguruan tinggi negeri ternama yaitu Universitas Indonesia (UI) pada 1994.

Setelah itu, Suahasil melanjutkan studi hingga mendapat gelar keduanya pada 1997 yaitu Master of Science (MSc) dari Cornell University USA. Tak puas, ia juga berhasil meraih gelar ketiganya pada 2003 yakni Doctor of Philosophy (PhD) dari University of Illinois at Urbana-Champaign USA.

Suahasil mengawali karir dari pegawai negeri sipil (PNS) dibidang pendidikan sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB-UI) sejak 1999 dan pada 2009 mendapatkan gelar Guru Besar (Profesor) di bidang Ilmu Ekonomi.

Di lingkungan FEB-UI, Suahasil juga pernah menjadi Kepala Program Studi Pascasarjana Ilmu Ekonomi (2004-2005), Kepala Lembaga Demografi (2005-2008), dan Ketua Departemen Ilmu Ekonomi (2009-2013).

Ia juga aktif di Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) sebagai pengurus dan pernah memegang jabatan Wakil Ketua Komite Pengawas Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) pada periode 2009-2015.

Jabatan lain yang pernah didudukinya adalah sebagai Koordinator Pokja Kebijakan pada Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di Kantor Wakil Presiden RI (2010-2015), serta menjadi Anggota Dewan Komite Ekonomi Nasional (KEN) pada 2013-2014.

Ia juga menjadi anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan bidang Desentralisasi Fiskal (2009-2011). Setelah itu menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) sejak 6 Februari 2015 dan pada 31 Oktober 2016 dilantik oleh Menteri Keuangan sebagai pejabat definitif Kepala BKF.