Apa Saja Skenario Pemerintah Menyelamatkan Waskita Karya

Dalam menggarap proyek ini, Waskita Karya menjalin kerja sama operasi (KSO) atau integrated joint operation dengan Brantas Abipraya. Waskita memegang porsi 60 persen, Brantas Abipraya menggenggam sisanya. Penandatanganan kontrak antara KSO Waskita-Abipraya dan Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Jawa Timur berlangsung pada 5 September lalu. 

Menurut Direktur Operasi I Waskita Karya I Ketut Pasek Senjaya Putra, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah melakukan evaluasi teknis bangunan Stadion Kanjuruhan. Hasil evaluasi menunjukkan stadion itu belum sepenuhnya memenuhi standar teknis bangunan gedung dan belum memiliki sertifikat laik fungsi. 

Pasek mengatakan prioritas pekerjaan dalam proyek renovasi adalah mendesain pagar perimeter, memodifikasi kursi penonton menjadi single seat atau kursi tunggal, hingga meningkatkan kualitas fasilitas penonton agar sesuai dengan standar badan sepak bola dunia atau FIFA. Renovasi membutuhkan waktu 16 bulan dan ditargetkan rampung pada akhir 2024.

Seusai renovasi, Stadion Kanjuruhan bisa menampung 21.734 penonton. Pemerintah juga meminta para kontraktor membuat jalur atletik dan gym serta fasilitas lain agar stadion ini dapat dipakai untuk acara nonolahraga seperti konser musik dan pertunjukan komersial lain.

•••

STADION Kanjuruhan adalah satu dari puluhan proyek yang sedang digarap Waskita Karya. Sekretaris Perusahaan Ermy Puspa Yunita mengatakan perseroan sedang mengerjakan lebih dari 90 proyek di seluruh Indonesia, termasuk delapan proyek di ibu kota negara (IKN) Nusantara. “Nilai kontrak baru per Oktober 2023 mencapai Rp 12 triliun sebagai sumber EBITDA (pendapatan sebelum pajak dan depresiasi-amortisasi) baru,” ujarnya.

Menurut Ermy, pemerintah mendukung upaya penyehatan Waskita Karya dengan menyuntikkan penyertaan modal negara (PMN) serta memberi dukungan konstruksi untuk menyelesaikan proyek jalan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi di Jawa Barat, Kayu Agung-Palembang-Betung di Sumatera Selatan, dan Bekasi-Cawang-Kampung Melayu di sekitar Jakarta Timur.

Kini, kata Ermy, Waskita Karya selektif dalam memilih proyek baru, terutama soal kepastian pembayaran, uang muka, dan pembayaran bulanan. Seleksi proyek dilakukan Komite Manajemen Risiko Konstruksi agar pengerjaannya lancar, selesai tepat waktu, serta memberikan dampak positif bagi kinerja perusahaan. Perbaikan lain dilakukan dengan cara memusatkan proses pengadaan dan rekayasa serta menerapkan lean construction (konstruksi ramping) pada proyek-proyek yang sedang berjalan. "Sehingga proses bisnis menjadi lebih efisien dan agile,” ucap Ermy.

Direktur Utama Waskita Karya Mursyid mengungkapkan keyakinannya bahwa perseroan masih kompetitif, berdaya saing, dan bisa dipercaya untuk mendukung proyek infrastruktur pemerintah. "Mendapatkan nilai kontrak baru merupakan bukti bahwa Waskita masih mendapat kepercayaan dari pemberi kerja," katanya beberapa waktu lalu.

Proyek yang digarap Waskita Karya memang lebih banyak berasal dari pemerintah serta badan usaha milik negara atau perusahaan milik pemerintah daerah. Rinciannya, proyek pemerintah mencapai Rp 4,47 triliun (46,07 persen) dan proyek BUMN/badan usaha milik daerah Rp 3,13 triliun (32,19 persen). Sisanya dari pemerintah luar negeri Rp 1,92 triliun (19,82 persen), swasta Rp 100 miliar (1,04 persen), dan investasi Rp 90 miliar (0,88 persen).

Di IKN Nusantara, Waskita Karya menggarap paket 3 rumah susun aparat sipil negara senilai Rp 1,01 triliun. Ada pula proyek jalan tol IKN segmen 5A dan jalan lingkar Sepaku segmen 4. Proyek lain adalah pembangunan gedung sekretariat presiden, fasilitas gedung penunjang, gedung dan kawasan kementerian koordinator paket 3 dan paket 4, instalasi pengolahan air limbah, hingga jalan feeder distrik kawasan inti pusat pemerintahan.

Jika melihat kondisi keuangan Waskita Karya saat ini, ada keraguan perusahaan itu masih sanggup menggarap proyek-proyek besar. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira mengatakan ada potensi kualitas proyek menurun. Selain itu, dia menambahkan, keberlanjutan proyek yang bersifat tahun jamak seperti IKN Nusantara menjadi berisiko tinggi. “Bila ternyata pada 2024 ada perubahan karena faktor ketersediaan anggaran atau perubahan situasi politik, kelancaran pembayaran bisa terpengaruh,” tuturnya. 

Meski begitu, Bhima melihat proyek-proyek yang digarap Waskita menjadi cara tak langsung dari pemerintah untuk membantu perusahaan ini. “Beda tipis dengan skema PMN,” katanya. Yang jelas, menurut Bhima, penugasan untuk BUMN yang kondisi keuangannya bermasalah membawa risiko bagi vendor kecil. Dia memberi contoh kemungkinan dana sudah ditransfer dari pemerintah diputar dulu oleh Waskita untuk menambal arus kas, sementara sisanya dibayarkan kepada vendor. 

Ekonom Yanuar Rizky mengingatkan ada potensi masalah baru bagi Waskita Karya apabila pembayaran pemerintah tak mulus. Menurut dia, masalah akan muncul ketika pembayaran hanya menjadi catatan di atas kertas atau memperpanjang catatan piutang. Ujung-ujungnya, proyek renovasi Stadion Kanjuruhan dan pembangunan gedung-gedung di IKN Nusantara bisa tersendat.