Respons SBY dan Jokowi Soal Danantara, Kini Jadi Dewan Pengarah Danantara

TEMPO.CO, Jakarta - Struktur kepengurusan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) resmi diumumkan. Dua nama besar yang turut masuk dalam Dewan Pengarah lembaga investasi milik negara ini adalah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Kepala Badan atau Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Perkasa Roeslani dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 24 Maret 2025. Rosan menegaskan bahwa pihaknya melibatkan sosok-sosok berintegritas dan berkapabilitas dalam struktur Danantara demi menjaga kepercayaan publik dan memastikan tata kelola yang baik.

“Kami pun sudah menyampaikan kita akan selalu transparan. Karena salah satu arahan dari Bapak Presiden adalah ini harus dilaksanakan dengan good governance, transparansi, akuntabilitas, integritas, dan juga track record yang baik dan benar,” ujar Rosan.

Menurut Rosan, besarnya mandat yang diemban Danantara dalam mengelola investasi negara membuat keterlibatan tokoh-tokoh senior seperti Jokowi dan SBY sangat penting. “Masuknya Pak Jokowi dan Pak SBY sebagai Dewan Pengarah menunjukkan bahwa kepemimpinan tingkat tinggi terlibat langsung dalam arah kebijakan strategis Danantara,” katanya.

Selain Rosan sebagai CEO, Danantara juga menunjuk Dony Oskaria sebagai Chief Operational Officer (COO) dan Pandu Sjahrir sebagai Chief Investment Officer (CIO). Untuk menjaga integritas dan transparansi, dibentuk pula Komite Pengawasan dan Akuntabilitas yang berisi para pejabat tinggi negara seperti Ketua PPATK, Ketua KPK, Ketua BPK, Ketua BPKP, Kapolri, dan Jaksa Agung.

Jokowi: Niat Pembentukan Danantara Sangat Baik

Menanggapi kehadirannya dalam struktur Dewan Pengarah Danantara, Jokowi menyatakan bahwa lembaga ini memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas aset-aset negara, khususnya milik BUMN. Ia menilai konsolidasi pengelolaan aset negara di bawah Danantara akan membuatnya lebih bermanfaat bagi perekonomian.

“Kalau saya melihat, niat membentuk Danantara ini sangat baik,” ujar Jokowi saat ditemui wartawan di Solo, Jawa Tengah, Rabu, 26 Februari 2025. Ia menilai langkah ini bisa menjadi terobosan dalam mengelola investasi negara secara lebih profesional dan terukur.

SBY: Harus Bebas Konflik Kepentingan dan Politik

Sementara itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan pentingnya prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan Danantara. Melalui unggahan di media sosial X, SBY mengingatkan bahwa Danantara harus bebas dari konflik kepentingan dan intervensi politik.

“Pengelolaan Danantara juga mesti bebas dari konflik kepentingan, ‘politics free’, dan kemajuannya secara berkala diinformasikan kepada masyarakat,” tulis SBY pada Minggu, 2 Maret 2025.

SBY mengaku mengikuti berbagai pandangan ekonom, pengamat, dan politisi yang mengkritisi pembentukan Danantara. Menurutnya, kekhawatiran itu wajar karena berkaitan dengan potensi lemahnya tata kelola, minimnya transparansi dan akuntabilitas, serta risiko terjadinya konflik kepentingan.

Meski demikian, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu menilai tujuan awal Presiden Prabowo membentuk Danantara adalah baik, yakni untuk memperkuat investasi nasional dan menopang ekonomi Indonesia.

“Pandangan saya, sebenarnya niat dan tujuan Presiden Prabowo ini baik,” ujar SBY. Ia pun mendorong para pengelola Danantara menjawab kecemasan masyarakat dengan kerja nyata dan membuktikan bahwa lembaga ini mampu memenuhi ekspektasi.

“Artinya, mereka tidak ingin Danantara yang bertujuan mulia ini gagal dan tidak mencapai tujuannya,” kata SBY.

Septia Ryanthie, Nabiila Azzahra, dan Melynda Dwi Puspita berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan Editor: Sia-sia Memoles Danantara