Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil angkat bicara soal gejolak harga minyak goreng yang memukul masyarakat berpenghasilan rendah. "Ini sungguh menjadi sebuah fenomena yang membuat prihatin," katanya, dalam keterangan pers, Jumat, 18 Maret 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Ia menjelaskan dengan kebijakan terbaru yang dikeluarkan pemerintah pusat, harga minyak goreng kemasan tak lagi dibatasi dengan harga eceran tertinggi atau HET. "Aturan HET (Harga eceran tertinggi) sudah dicabut Kemenko Perekonomian, tidak lagi Rp 14 ribu, tetapi diserahkan pada fluktuasi pasar," tutur Ridwan Kamil.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah. Harga minyak goreng curah sebesar Rp 14.000 per liter atau Rp 15.500 per kilogram sudah termasuk pajak penambahan nilai.
Dengan begitu, saat ini terpantau harga minyak goreng kemasan per liter berada di kisaran Rp 23.000-25.000. "Minyak curah akan tetap di Rp 14 ribu karena akan ada subsidi," kata pria yang akrab disapa Emil tersebut.
Kendati walau produksi dan distribusi minyak goreng adalah kewenangan pusat, menurut Emil, jika ada masalah di lapangan, pemerintah daerah juga terus mencari cara agar kebutuhan pokok ini selalu tersedia dan selalu terjangkau harganya.
"Semoga pemerintah pusat bisa menemukan solusi yang konkret dan berkelanjutan secepatnya," kata Emil. Ia juga berharap agar tidak ada lagi masalah dari sisi suplai ataupun kendala manajemen distribusi serta harga barang kebutuhan pokok itu bisa tercapai.
Tak berhenti di situ, ia juga berdoa agar seluruh warga dimudahkan melewati fenomena kenaikan harga tersebut. "Doa dari saya, semoga bapak ibu semua, Allah mudahkan dan diberi kelimpahan rezeki. Aamiin," ucapnya.
Lebih jauh, Ridwan Kamil memerintahkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisindag) berkeliling ke 27 kabupaten dan kota untuk memantau harga kebutuhan pokok menjelang pelaksanaan Ramadan.
"Untuk fokus di bulan-bulan ini menjelang Hari Besar dan Keagamaan Nasional (HBKN) untuk berkeliling melakukan pemantauan kondisi di 27 kota/kabupaten," kata Ridwan Kamil.
Pemerintah daerah, kata dia, akan mencari cara untuk mengatasi gejolak harga minyak goreng di masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Barat Iendra Sofyan menyebutkan operasi pasar akan digelar menjelang bulan Ramadan dengan beberapa kriteria di antaranya lokasi dan sasaran yang tepat.
"Untuk komoditas minyak goreng, tepung, hingga gula kristal. Tapi masih menunggu berapa jumlah penerimanya dan petunjuk pelaksanaan dari Bapak Gubernur," kata Iendra.
ANTARA
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
Foto 
