Rujuk Data BPS, Mentan Klaim Produksi Padi Januari-Maret 2025 Naik 50 Persen

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut produksi padi pada Januari-Maret 2025 diprediksi naik hingga 50 persen. Amran menyampaikan, data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut pada Januari 2025 naik 50 persen dibanding dengan tahun lalu dan diprediksi naik 49 persen pada Februari serta 51 persen di Maret 2025. "Tiga bulan berturut-turut, moga-moga di April juga baik. Itu angka sementara," ujar Amran dalam jumpa pers di kantor Kementan, Jakarta, Kamis, 29 Januari 2025.

Ia menyebut, data yang dimiliki oleh BPS sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Menurutnya, seiring dengan jumlah produksi padi yang naik, maka harga beras yang diterima masyarakat juga menjadi turun. Lebih lanjut, saat ini harga gabah di 70 persen provinsi seluruh Indonesia berada di bawah harga pembelian pemerintah (HPP), yakni Rp6.500.

Menurut Amran, hal ini terjadi lantaran meningkatkan hasil produksi dari petani. "Harga beras, masih ingat, average di Januari, Februari tahun 2024, masih ingat, itu bahkan antri membeli beras dan di kala waktu itu, harga rata-rata Rp15.000 lebih, sekarang Rp12.000 lebih. Jadi sudah dua fakta lapangan menunjukkan bahwa linier angka BPS yang diberikan," kata Amran.

Sementara itu, Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja menjalin kerja sama dalam rangka penguatan data pertanian. Amran Sulaiman mengatakan, dengan dilakukannya penandatanganan nota kesepahaman, seluruh data pertanian hanya boleh dikeluarkan oleh BPS. "Alhamdulillah kami sudah sepakat bahwa kita satu pintu, yaitu datanya dari BPS, sehingga tidak menciptakan polemik di publik. Karena kalau kita membuat data sendiri, mengambil data sendiri, bisa jadi subjektivitasnya tinggi dan ada kepentingan dan seterusnya di sana," ucapnya.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, kolaborasi antara BPS dan Kementan merupakan sebuah momen penting untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan, khususnya di bidang pertanian. "Karena dalam hal ini Badan Pusat Statistik sesuai tupoksinya adalah menghasilkan data statistik untuk bisa digunakan dan dimanfaatkan dalam rangka mendukung perumusan kebijakan pembangunan, salah satunya adalah statistik pertanian," kata Amalia.

Pilihan editor: Mengapa Skema Program Makan Siang Gratis Berubah