Sinyal Ketimpangan Tabungan

Yang membedakan keduanya adalah pendapatan. Mandiri mencatat kenaikan pendapatan per bulan rumah tangga kelas menengah sangat tipis, dari Rp 13,6 juta menjadi hanya Rp 14,4 juta. Adapun pendapatan kelas atas naik dari Rp 54,8 juta menjadi Rp 58,1 juta.

Pemicu Tabungan Tergerus

Teguh mengatakan rentetan angka ini menggambarkan tekanan pada kelompok menengah dan bawah. "Pendapatan tidak sejalan dengan kenaikan harga-harga," ujarnya dalam forum Mandiri Macroeconomic Outlook, Selasa, 14 Mei lalu, seperti dilansir Antara. Akibatnya, masyarakat harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk memenuhi kebutuhan dasar, salah satunya dengan "memakan" tabungan mereka.

Kenaikan harga salah satunya bisa terlihat dari inflasi pangan. Bank Indonesia mencatat kelompok volatile food mengalami inflasi sebesar 9,63 persen secara tahunan per April 2024. Meski dibanding pada Maret 2024 angkanya menurun dari 10,33 persen, tren inflasi terus meningkat sejak akhir tahun lalu.

Beban pengeluaran lainnya adalah pajak. Pemerintah tahun ini menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) yang berdampak pada semua golongan masyarakat. Dibanding kelas atas, menanggung kenaikan 1 persen PPN dari 10 persen menjadi 11 persen akan terasa lebih berat bagi kelompok menengah dan bawah.

Pengamat perbankan dan praktisi sistem pembayaran, Arianto Muditomo, mengatakan kenaikan suku bunga pinjaman juga berpengaruh pada penurunan jumlah tabungan kelas menengah dan bawah. "Ini membuat cicilan utang menjadi lebih mahal, membebani keuangan masyarakat kelas menengah dan bawah," ujarnya. Bank Indonesia dalam rapat teranyarnya mempertahankan suku bunga acuan pada level 6,25 persen setelah dinaikkan 25 basis point pada April lalu.

Pada saat yang sama, banyak masyarakat kelas menengah ke bawah yang tidak memiliki akses ke layanan keuangan formal, seperti tabungan dan kredit. Mereka terpaksa mengandalkan pinjaman dari rentenir dengan bunga lebih tinggi.

Warga tengah beraktivitas di pemukiman padat semi permanen dikawasan Kuningan, Jakarta, 5 Maret 2024. Tempo/Tony Hartawan

Ketimpangan Ekonomi

Tekanan ekonomi terhadap kelompok menengah ini perlu penanganan segera. "Kalau tidak, yang miskin tambah banyak," ujar peneliti di Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies, Deni Friawan. Kalangan menengah tidak memiliki jaring pengaman seperti kelompok bawah, misalnya bantuan sosial.

Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin sebesar 25,90 juta orang per Maret 2023. Jika jumlahnya meningkat, Deni khawatir kesenjangan makin lebar. "Ketika kesenjangan meningkat, rentan terjadi kriminalitas dan kerusuhan."

Salah satu indikator ketimpangan ini bisa terlihat dari tingkat pengeluaran masyarakat. BPS mencatat gini rasio Indonesia berada di level 0,3888 per Maret 2023, naik dari angka September 2022 yang sebesar 0,381. Gini rasio yang mendekati 1 menunjukkan makin lebarnya ketimpangan di masyarakat.

Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga bisa menjadi rujukan lain lebarnya ketimpangan di dalam negeri. Lembaga tersebut mencatat jumlah rekening di Indonesia mencapai 570 juta per April 2024. Namun 98,8 persen di antaranya berisi tabungan setara atau di bawah angka Rp 100 juta. Kurang dari 2 persen penduduk Indonesia yang punya tabungan di atas Rp 100 juta.

Deni mengatakan pemerintah perlu menjaga kondisi makroekonomi untuk mengurangi beban masyarakat menengah ke bawah, di antaranya dengan mengendalikan harga pangan untuk menekan kenaikan inflasi volatile food. Dia menyebutkan rencana pemerintah menaikkan PPN menjadi 12 persen tahun depan juga berpotensi kontraproduktif dengan misi penyelamatan kelompok masyarakat menengah ke bawah ini.

Dia pun berharap pemerintahan baru bisa merancang program produktif tahun depan, tak sekadar buang-buang anggaran. "Program makan siang gratis, contohnya, perlu dipikirkan bagaimana caranya tidak sekadar kasih makan, tapi juga berdampak buat ekonomi," ucapnya. Pemerintah bisa memulainya dengan menggunakan bahan makanan dari dalam negeri sehingga bisa menggerakkan ekonomi lokal. Produk impor, misalnya, perlu dihindari agar tidak masuk program makan siang gratis.

Perbaikan iklim investasi untuk memastikan pembukaan lapangan kerja juga penting. Kalangan menengah dan bawah butuh kegiatan produktif yang bisa menghasilkan pendapatan. Bantuan langsung tunai atau jenis bantuan sosial lain tak bisa membantu mereka keluar dari tekanan ekonomi. "Dalam banyak kasus, juga membuat penerimanya malas," kata Deni.

Nasabah tengah melakukan transaksi perbankan di Bank Mandiri, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan

Managing Director Political Economy and Policy Studies Anthony Budiawan menuturkan jaring pengaman sosial selama ini tidak pernah bisa mengangkat status rakyat kelas bawah keluar dari kemiskinan. Fungsinya hanya meringankan beban kebutuhan hidup mereka. "Jaring pengaman sosial terus-menerus mencerminkan pemerintah gagal membangun ekonomi yang dapat mensejahterakan seluruh rakyat," ujarnya.

Karena itu, strategi yang sama tidak bisa diterapkan untuk kalangan menengah. Di sisi lain, fiskal pemerintah tak cukup kalau harus memberikan bantuan sosial untuk kalangan menengah yang jumlahnya juga tak sedikit.

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance Eko Listiyanto pun menyarankan solusi serupa. "Dalam situasi ekonomi melambat, upayakan jangan ada kenaikan harga, seperti PPN," ucapnya. Kebijakan ini perlu koordinasi antar-kementerian/lembaga. Selain karena kelas menengah Indonesia masih rentan beralih ke kelas bawah, terlalu banyak intervensi kebijakan pemerintah bisa menghambat konsumsi. 

Distribusi beban juga bisa menjadi solusi. Dari sisi pajak, misalnya, pemerintah memang telah menerapkan pajak progresif. Namun Eko menilai masih ada peluang menarik pajak tambahan dari kelompok masyarakat atas.

Adapun Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan jumlah tabungan dengan nominal di atas Rp 5 miliar meningkat hingga 9,14 persen pada April 2024. "Tumbuhnya jauh lebih cepat dibanding pada Februari yang sebesar 6,10 persen," kata Purbaya pada 3 Mei lalu.

Selain meningkatnya tabungan dengan nominal di atas Rp 5 miliar, LPS mencatat adanya peningkatan jumlah tabungan di bawah Rp 100 juta sebesar 7,3 persen pada April 2024. Sedangkan pada Februari 2024 tercatat tumbuh 5,17 persen.

Menurut Purbaya, kenaikan pertumbuhan nominal tabungan tersebut mencerminkan pemerataan perbaikan ekonomi yang mulai dirasakan masyarakat serta stabilitas perekonomian ke depan yang diproyeksikan makin kuat.