Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tak khawatir dengan menumpuknya utang jatuh tempo yang dimiliki pemerintah. Ia menilai bahwa para bond holder atau investor yang membeli Surat Utang Negara (SUN) sudah memiliki kepercayaan yang tinggi dengan pemerintah Indonesia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“(Bond holder) percaya dengan republik Indonesia, termasuk DPR-nya yang menyetujui APBN, terutama Komisi XI, dimana menteri keuangannya kebetulan saya” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu, 13 November 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sri Mulyani juga optimis, para bond holder nantinya akan kembali membeli SUN Indonesia atau revolving. Yang mana, hal tersebut otomatis memperpanjang masa jatuh tempo utang yang ada. Maka menurutnya, pemerintah tidak perlu merasa khawatir akan kewajiban membayar utang tersebut.
“Itu artinya pada 2024 bapak dan ibu tidak merasa bayar utang Rp 400 triliun anyway, karena yang pegang instrumen (SUN) ini, dia masih butuh surat berharga itu lagi,” ucap mantan Direktur Bank Dunia tersebut.
Ia bahkan menyebutkan, para bond holder tersebut sudah dalam posisi menunggu kapan SUN milik Indonesia kembali diterbitkan. Dengan begitu, kata Sri Mulyani, mereka akan langsung membeli kembali SUN yang sebelumnya sudah mereka beli. Transisi tersebut menurutnya akan berlangsung dengan sangat mulus.
“Dia (bond holder) nunggu, jadi begitu Kementerian Keuangan issue, SUN jatuh tempo, dia beli lagi surat itu. Jadi itu smooth terjadi,” ujarnya.
Kepercayaan para bond holder ini, menurut Sri Mulyani, merupakan hasil usaha Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang secara aktif menginformasikan terkait pekerjaan rumah yang dilakukan oleh pemerintah yang berkaitan dengan penggunaan APBN. Transparansi ini yang kemudian menumbuhkan rasa kepercayaan bagi investor.
Sebelumnya diketahui, utang jatuh tempo pemerintah pada tahun 2025 nanti mencapai angka Rp 800,33 triliun. Jumlah ini terdiri atas Surat Berharga Negara (SBN) jatuh tempo senilai Rp 705,5 triliun dan pinjaman jatuh tempo sebesar Rp 94,83 triliun.
Sri Mulyani mengatakan, jatuh tempo utang pemerintah yang besar adalah akibat dari pandemi Covid-19. Ketika itu, Indonesia butuh hampir Rp 1.000 triliun belanja tambahan. Penarikan utang tersebut, kata Sri Mulyani melalui skema burden sharing bersama Bank Indonesia (BI), menggunakan surat utang negara yang yang maturitasnya maksimum tujuh tahun.
Annisa Febiola ikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Foto 
