Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan anggaran untuk ketahanan pangan pada 2025 mencapai Rp 155,5 triliun. Angka ini naik dibanding anggaran pangan tahun sebelumnya yakni Rp 144,3 triliun.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ketahanan pangan merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subiato. “Alokasi anggaran ketahanan pangan untuk mendorong produktivitas pertanian maupun perikanan, mendukung rantai pasok pangan, memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat, serta meningkatkan nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan,” kata Sri lewat instagram resminya @smindrawati dikutip Sabtu, 29 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam unggahannya, bendahara negara merinci penggunaan anggaran pangan tersebut.Dari sisi produksi alokasi ketahanan pangan di antaranya digunakan untuk subsidi pupuk 9,5 juta ton. Selain itu juga untuk cetak sawah atau ekstensifikasi 225 ribu hektare. Lalu ada Intensifikasi 80 ribu hektare dan untuk alat dan mesin pertanian (Alsintan) pra panen 77,4 ribu unit.
Dari sisi distribusi dan cadangan pangan di antaranya digunakan untuk jalan usaha tani 102 kilo meter. Juga pembangunan atau peningkatan sarana dan prasarana di 63 pelabuhan perikanan. Anggaran juga digunakan untuk Koperasi Desa Merah Putih, Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan penguatan badan usaha bidang pangan.
Sementara itu, dari sisi konsumsi di antaranya digunakan untuk bantuan pangan, bantuan sembako, gelar pasar murah (GPM) hingga stabilisasi pasokan dan Harga Pangan (SPHP). “Semoga dengan upaya ini kita bisa merealisasikan swasembada pangan serta meningkatkan kesejahteraan para petani dan nelayan secara bersamaan,” ucap Sri.
Sebelumnya, Sri Mulyani sempat mengemumkan bahwa pemerintah menggelontorkan anggaran Rp 16,6 triliun untuk Perum Bulog. Hal ini merupakan tindak lanjut dari rapat terbatas dengan Presiden Prabowo awal tahun untuk menjaga ketersediaan pangan menjelang Idulfitri.
Sebagai bagian dari kebijakan tersebut, Sri Mulyani telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19 Tahun 2025 yang menunjuk Perum Bulog sebagai pengelola Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Bendahara negara menyampaikan bahwa peran Bulog menjadi penting dan strategis dalam upaya menjaga ketahanan pangan nasional. “Rp16,6 triliun dari APBN dalam bentuk investasi ke Bulog untuk membeli beras atau gabah dari petani dalam negeri pada tingkat harga yang telah ditetapkan sekaligus untuk menjaga cadangan beras pemerintah,” ujarnya.
Foto 
