Tagihan Listrik PLN Melonjak, DPRD Bekasi Ikut Buka Suara

TEMPO.CO, Bekasi - Banyaknya protes dari masyarakat terkait lonjakan tagihan listrik membuat PLN UP3 Bekasi menggandeng DPRD Bekasi untuk ikut memberikan penjelasan. "PLN mengonfirmasi sesungguhnya tidak ada kenaikan tarif listrik," kata Ketua DPRD Kota Bekasi, Choiruman Juwono Putro di Bekasi pada Kamis 11 Juni 2020. 

Mengutip PLN, Choiruman menjelaskan bahwa kenaikan tagihan listrik murni lantaran peningkatan penggunaan selama aktivitas work from home (WFH) maupun selama puasa Ramadan beberapa waktu lalu. Di sisi lain, selama PSBB penghitungan tagihan menggunakan skema hitungan rata-rata tiga bulan sebelumnya.

Dengan skema hitungan rat-rata itu, terjadi selisih pencatatan yang dilakukan melalui hitungan rata-rata dengan hitungan riil di lapangan yang dilakukan pada bulan Mei untuk tagihan bulan Juni.

Solusi itu adalah melalui kebijakan skema perlindungan lonjakan. Jika pada bulan Juni terjadi kenaikan tagihan lebih dari 20 persen dibandingkan bulan sebelumnya menggunakan rata-rata 3 bulan terakhir, pelanggan berhak menerima perlindungan berupa membayar tagihan bulan Juni dengan skema rata-rata ditambah 40 persen selisih kenaikan.

Sedangkan, 60 persen selisih sisanya bisa dibayar selama tiga bulan berikutnya dengan besaran masing-masing 20 persen setiap bulan. Selain itu, kata dia, pihak PLN UP3 Bekasi membuka posko pengaduan tagihan listrik di seluruh unit layanan pelanggan yang beroperasi setiap hari termasuk hari libur.

DPRD Bekasi pun menyatakan akan membantu PLN menjelaskan kepada masyarakat melalui konstituen para wakil rakyat di daerah pemilihan masing-masing maupun melalui tokoh masyarakat. "PLN ingin meminta bantuan untuk mensosialisasikan ini (informasi kenaikan tagihan pemakaian listrik saat WFH dan Ramadan)," tutur Choiruman.