Taman Safari di IKN Bakal Dibangun di Kawasan Belakang Istana

Perbesar

Warga mengabadikan momen dengan foto bersama di depan Kompleks Istana Kepresidenan, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 6 April 2025. Menurut Otorita IKN bahwa jumlah kunjungan masyarakat ke IKN itu sejak 27 Maret hingga 5 April lebih dari 64 ribu orang yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia maupun mancanegara. Antara/Aditya Nugroho

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono membeberkan progress terkini rencana pembangunan Taman Safari di IKN, Kalimantan Timur. Ia berujar, Otorita IKN sudah menyiapkan lahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP. “Ini di belakang Istana, dekat glamping. Ada tiga alternatif, sudah dipilih oleh Taman Safari,” kata Basuki dalam konferensi pers Kerja Sama Otorita IKN dengan IDN Global yang diselenggarakan secara virtual pada Rabu, 23 April 2025.

Pembangunan Taman Safari di IKN diinisiasi Direktur Utama PT Adaro Energy Indonesia Tbk Garibaldi Thohir alias Boy Thohir. Menurut Basuki, saat ini rencana pembangunan taman rekreasi tersebut telah memasuki tahap desain. Namun, masih menunggu restu dari Presiden Prabowo Subianto. “Menunggu akan dikonsultasikan dengan Bapak Presiden. Itu menurut informasi yang kami sampaikan dari Pak Boy Thohir,” kata Basuki.

Eks Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu mengatakan Otorita IKN akan terus memonitor perkembangan proyek tersebut. “Agar dapat segera dilakukan (pembangunan),” ucap Basuki.

Sebelumnya, Basuki menyampaikan pembangunan Taman Safari di IKN ditargetkan Boy Thohir terlaksana pada akhir 2025. Boy Thohir, kata Basuki, juga menargetkan pembangunan bisa berlangsung selama dua hingga tahun ke depan.

Melalui keterangan tertulis pada 7 Februari 2025, Basuki menyebut ada lahan seluas 225 hektare yang bakal digunakan sebagai lokasi Taman Safari. Kesiapan lahan itu telah ditinjau bersama Tim Taman Safari.

Adapun, sebagaimana diberitakan oleh Antara, Otorita IKN menyebut investor di IKN terus membangun sesuai kesepakatan jadwal. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono menjelaskan bahwa setiap investor yang melakukan groundbreaking telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemanfaatan Lahan dengan Otorita IKN. Dalam PKS ini, tercantum rencana pembangunan yang mencakup tahapan dan jadwal proyek.

Salah satu poin pentingnya adalah kewajiban investor memulai pembangunan paling lambat 18 bulan setelah perjanjian ditandatangani.

Agung menekankan bahwa fleksibilitas dalam jadwal diperlukan untuk memastikan kualitas proyek, mulai dari desain hingga pelaksanaannya. Otorita IKN juga terus memantau kemajuan setiap proyek agar tetap sesuai dengan target.