Manuver BP Tapera Mengelola Dana Iuran Peserta

Selain keberatan mengenai pemotongan gaji, ada kekhawatiran publik terhadap pengelolaan dana Tapera. Apalagi, menurut Manajer Riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Badiul Hadi, publik resah lantaran ada kasus korupsi yang terjadi pada lembaga pengelola dana publik, seperti PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Badiul mengungkapkan, Tapera muncul dengan perencanaan yang kurang optimal dan sosialisasi yang minim. “Publik khawatir akan aspek transparansi dan akuntabilitas," ucapnya.
    
Pada Rabu, 5 Juni 2024, komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyatakan skema simpanan wajib tersebut belum tentu dimulai pada 2027. Sebab, kata dia, BP Tapera masih memiliki pekerjaan rumah meningkatkan tata kelola skema tabungan ini, dari tata kelola organisasi, dana, hingga model bisnisnya. Menurut Heru, BP Tapera masih mengkaji kemungkinan adanya manfaat tambahan bagi para penabung mulia. “Mungkin seperti diskon khusus di gerai tertentu atau kemudahan fasilitas kredit konsumsi,” tuturnya.

Saat ini, Heru menambahkan, BP Tapera belum menerima peserta baru baik aparatur sipil negara, pegawai swasta, maupun pekerja mandiri. Peserta program Tapera saat ini adalah peralihan dari peserta Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan atau Bapertarum, yaitu para aparatur negara. Para peserta yang telah terdaftar disebut memiliki rekening di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, yang menjadi bank kustodian atau bank pengurus. Mereka bisa memeriksa secara berkala nilai simpanan yang telah dikumpulkan berikut hasil pengembangannya.

Untuk mengelola dana peserta, BP Tapera menggandeng tujuh manajer investasi melalui kontrak investasi kolektif. Perusahaan-perusahaan itu adalah PT Bahana TCW Investment Management, PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen, PT BNI Asset Management, PT BRI Manajemen Investasi, PT Mandiri Manajemen Investasi, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, dan PT Schroder Investment Management Indonesia. Heru mengklaim tujuh perusahaan ini dipilih dengan kriteria dan persyaratan yang ketat. “Dalam pengelolaan dana, BP Tapera bertindak sebagai regulator sehingga hak kepesertaan dapat terlindungi,” ujarnya.

Dalam keterangan pada 21 Desember 2023, BP Tapera menjelaskan, imbal hasil bersih yang diperoleh peserta kontrak pengelolaan dana Tapera (KPDT) konvensional mencapai 8,69 persen pada 14 Juni 2021-18 Desember 2023. Sementara itu, imbal hasil KPDT syariah Tapera sebesar 6,08 persen. Pada periode tersebut, total dana kelolaan KPDT konvensional Tapera mencapai Rp 7,23 triliun dari 3,07 juta peserta dan dana kelolaan KPDT syariah Rp 508,9 miliar dari 254,4 ribu orang. BP Tapera mengklaim imbal hasil pengelolaan dana tersebut jauh di atas rata-rata bunga deposito bank pemerintah yang mencapai 2,79 persen serta bunga tabungan 0,59 persen.   

Untuk memastikan keamanan pengelolaan dana, Heru menyatakan BP Tapera bakal mengevaluasi kinerja manajer investasi setiap tiga bulan. BP Tapera pun telah menyiapkan panduan bagi para manajer investasi dalam penempatan uang, antara lain memilih instrumen dengan peringkat investasi minimum A. Hingga saat ini, Heru melanjutkan, sekitar 80 persen dana yang dihimpun BP Tapera ditempatkan di obligasi, baik obligasi negara maupun korporat. Pada akhir Desember 2023, porsi dana yang ditempatkan di surat utang negara mencapai 65 persen.

Panduan penempatan aset itu sesuai dengan arahan pemerintah. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti mengatakan BP Tapera bisa menempatkan dana pada instrumen investasi seperti deposito, surat berharga negara, dan sukuk. Namun ia juga membuka peluang lembaga ini berinvestasi di instrumen lain yang dianggap aman. “Harapannya bisa mendapat return yang baik agar bisa membiayai lebih banyak perumahan rakyat.”

Ihwal penempatan dana, Direktur Ekonomi Center of Economics and Law Studies Nailul Huda melihat obligasi negara adalah instrumen investasi yang aman karena ada jaminan dari pemerintah. Namun dia berpendapat saat ini deposito semestinya bisa menawarkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Apalagi laporan Bank Indonesia menyatakan posisi rata-rata tertimbang suku bunga simpanan berjangka meningkat setelah suku bunga acuan naik. 

Dengan adanya kenaikan bunga acuan, Huda menuturkan, selisih antara suku bunga deposito dan kupon obligasi negara bertenor 10 tahun menyempit. Hal ini membuat pasar surat berharga negara tertekan di pasar sekunder domestik. Pemerintah pun harus berhati-hati dalam menerbitkan yield atau imbal hasil obligasi karena menjadi beban negara. “Investor yang rasional seharusnya memilih deposito dibanding obligasi bertenor panjang,” ucapnya. 

Huda menduga pemerintah berkepentingan mendorong dana Tapera ditempatkan pada surat berharga negara yang dipakai untuk membiayai belanja. Karena itu, dia meminta BP Tapera melakukan asesmen atau pengujian kembali terhadap skema penempatan dana. Asesmen itu harus meliputi penilaian atas tingkat pengembalian hingga keamanan transaksi keuangan. Pemupukan dana, kata Huda, juga harus terbebas dari konflik kepentingan, termasuk Menteri Keuangan yang masuk struktur Komite Tapera. Komite ini antara lain bertugas menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan dana Tapera. 

Karena itu, bagi karyawan swasta seperti Pangestu, program seperti Tapera ibarat menabung dengan paksaan. “Kalau iurannya wajib tapi tak bisa mendapat manfaatnya, mending menabung sendiri." Toh, tak perlu juga embel-embel penabung mulia.