Apa yang Harus Diperbaiki Pemerintah untuk Mencapai Target Investasi 2025

Setiap kementerian harus mematuhi SLA tersebut. "Misalnya ditentukan SLA 10 hari. Jika kementerian tidak memenuhinya, kami akan otomatis mengeluarkan izin," kata Rosan.

Ketentuan ini akan diatur dalam perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Proses revisi sudah hampir rampung lantaran dibahas sejak awal 2025. Nantinya koordinasi ini tidak hanya dilakukan di tingkat kementerian, tapi juga pemerintah daerah.

Upaya lain adalah memperbaiki komunikasi pemerintah dengan investor. Ia menyatakan banyak kebijakan yang sebenarnya bisa menjadi insentif bagi pengusaha tapi tak termanfaatkan karena mereka tidak mengetahui kebijakan tersebut.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani di Jakarta, 30 Januari 2025. Tempo/M Taufan Rengganis

Dia mencontohkan insentif fiskal untuk perusahaan yang memberikan pendidikan bagi pekerjanya. Strategi ini juga penting untuk menghadapi tantangan saat ada perubahan regulasi. "Jadi kadang-kadang kami harus lebih komunikatif, lebih banyak bicara, dan lebih proaktif."

Rosan memastikan investasi di industri pengolahan mineral masih akan jadi prioritas pada tahun ini. Dia menilai masih banyak peluang untuk mengolah sumber daya alam Indonesia menjadi produk bernilai tinggi. Tapi dia juga bakal memberikan perhatian terhadap investasi-investasi di sektor manufaktur yang bisa membuka lebih banyak lapangan pekerjaan ketimbang industri pengolahan tersebut. 

Duta Besar RI untuk Amerika Serikat pada 2021-2023 ini berjanji pemerintah bakal terus membenahi iklim investasi. Dia membuka kerja sama dengan banyak pihak selama semua pihak menikmati keuntungan. Sejumlah insentif juga sedang digodok pemerintah, salah satunya untuk meminimalkan dampak kebijakan pajak minimum global sebesar 15 persen. "Kami sampaikan, we're open for business," katanya.

Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menyebutkan pendekatan pemerintah sudah tepat dengan membenahi proses perizinan. "Investor tentu maunya tidak lama dan berbelit-belit," ucapnya.

Kuncinya kini tinggal memastikan koordinasi tersebut berjalan, khususnya dengan pemerintah daerah. Masalah menahunnya selama ini adalah kebijakan yang tak sinkron antara pemerintah pusat dan daerah. Tapi yang tak kalah penting menjadi perhatian juga, menurut dia, adalah memastikan kepastian hukum atau tak ada perubahan regulasi tiba-tiba. 

Yusuf juga berharap pemerintah tak hanya berfokus pada investasi penghiliran mineral. Industri pengolahan ini bakal mempermudah pemerintah mencapai target realisasi lantaran jenisnya padat modal. Tapi di sisi lain perlu ada perhatian terhadap industri manufaktur.

Selain karena kontribusinya terhadap perekonomian masih besar, industri ini mampu menyerap tenaga kerja yang tinggi. "Jadi nanti ada semacam bonus ketika target realisasi investasi tercapai karena secara bersamaan ada penyerapan tenaga kerja dan kualitas pertumbuhan ekonomi yang lebih baik."

Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia Ajib Hamdani menyebutkan sejumlah faktor yang menjadi harapan investor saat masuk ke pasar Indonesia. Salah satunya kepastian hukum. Selain itu, mereka berharap pemerintah bisa melakukan deregulasi, seperti memangkas aturan tumpang-tindih, dan perlu ada debirokratisasi untuk mengurangi interaksi antara pejabat pemerintah dan pelaku usaha, salah satunya untuk menghindari risiko pungutan liar.

Ia juga berharap ada perhatian lebih soal pengembangan sumber daya manusia. Menurut Ajib, produktivitas tenaga kerja di dalam negeri masih rendah antara lain karena tingkat pendidikan mereka yang mayoritas hanya mengenyam pendidikan dasar. "Jadi pemerintah harus secara komprehensif mendorong regulasi yang bisa memberikan kepastian hukum, keamanan investasi, dan mendorong maksimal produktivitas serta meningkatkan daya saing," katanya.

Isu ini pun menjadi sorotan ekonom Center of Economic and Law Studies, Nailul Huda, yang menyebutkan investasi juga dipengaruhi kesiapan sumber daya manusia. Indikator human capital index Indonesia saat ini terhitung rendah, bahkan di bawah Vietnam. "Ini bisa menjelaskan bahwa bagaimana Apple, Microsoft, dan Tesla tidak menanamkan investasinya di Indonesia dengan nilai tinggi. Indonesia dianggap kurang bisa menawarkan SDM yang kompeten," tuturnya.

Faktor lain yang berpengaruh tentu saja kebijakan Presiden Donald Trump yang akan menaikkan lagi geliat investasi di negaranya. Trump dengan kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan badan berpotensi menarik minat investor, kecuali produk-produk Cina. Jika Indonesia bisa bersaing dengan Vietnam, misalnya, peluang tersebut bisa datang ke Indonesia. ●