Tata niaga untuk dunia

UPAYA dunia untuk mengembalikan sistem perdagangan dengan tarif populer dengan sebutan General Agreement on Trade & Tariff (GATT) kini mendekati tahap akhir. Pada 15 Desember mendatang, kesepakatan baru itu sudah harus lahir. ''Tak akan ada tanggal 16 Desember. Kegagalan menyelesaikan Babak (Uruguay) akan menghukum dunia ke dalam pertumbuhan ekonomi yang mandek,'' kata Menteri Perdagangan AS, Mickey Kantor, yang mewakili negerinya dalam Putaran Uruguay yang terkenal alot. Sistem perdagangan dunia dewasa ini memang berada di persimpangan jalan. Di satu sisi banyak negara sependapat bahwa sistem perdagangan dunia perlu diatur lewat GATT. Di pihak lain, banyak yang khawatir karena sistem GATT condong pada perdagangan bebas akan dirugikan. Namun, secara makro, dunia cenderung berpendapat bahwa sistem GATT adalah yang paling baik. Sistem ini sekarang diikuti oleh lebih dari 100 negara. Kendati demikian, perdagangan dunia banyak diwarnai ekspor yang disubsidi maupun impor yang dihambat. Halangan itu bisa berupa bea masuk yang tinggi (tariff barrier) maupun pembatasan impor (kuota) sampai dengan larangan impor. AS, misalnya, memberikan subsidi ekspor gandum. Negara-negara Eropa memberi subsidi ekspor susu dan keju. Tapi ada pula pembatasan impor, misalnya dengan kuota tekstil (di AS dan Eropa), kuota impor film (di Eropa dan Indonesia), dan larangan impor (beras di Jepang). Semua praktek tadi telah menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi dunia selama satu dasawarsa menjadi mandek. Untuk memperbaiki hal itu, dunia ingin kembali ke sistem GATT. Program tersebut dicanangkan bulan September 1986 di Punte del Este, Uruguay. Itu sebabnya sidang GATT disebut Putaran Uruguay (Uruguay Round). Putaran pertama Uruguay (1990) ternyata amburadul karena AS dan Masyarakat Eropa (ME) berselisih soal subsidi pertanian. Dan sejak itu, Putaran Uruguay terus-menerus gagal, hingga diberi batas waktu terakhir pada 15 Desember 1993. Ketua GATT yang baru, Peter Sutherland, menegaskan, kalau tak tercapai kata sepakat, ia tak melihat prospek yang lebih cerah. ME dan AS sebenarnya sudah menyusun rancangan pengurangan subsidi ekspor pertanian. Namun, Prancis menentang. Menteri Perdagangan Prancis, Gerard Longuet, menyatakan bahwa kesepakatan itu perlu ditanggapi oleh Parlemen Prancis. Sementara itu Perdana Menteri Prancis, Edouard Balladur, mendesak Kanselir Jerman Helmut Kohl untuk menentang rancangan tersebut. Dan Kohl melakukannya. Hal ini mengundang reaksi dari Kelompok Cairns (beranggotakan 14 negara: Australia, Selandia Baru, Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Fiji, Kanada, Kolumbia, Chili, Argentina, Uruguay, dan Hungaria). Australia, yang menjadi Ketua Kelompok Cairns, sempat menekan Jerman agar tidak memperlemah kesepakatan paket pertanian. Pakar perdagangan dari CSIS, Mari Pangestu, pesimistis bahwa Putaran Uruguay, 15 Desember depan, akan tuntas. Mengapa? ''Sampai saat ini saya belum melihat kemauan politis masing- masing negara,'' ujar Dr. Mari. Ia memberi contoh: Presiden Clinton yang ingin mengulur pemangkasan kuota tekstil dari 10 menjadi 15 tahun. Menurut Mari, bagi Indonesia, kesepakatan Uruguay itu ada untung-ruginya. Konsumen akan diuntungkan dalam harga barang dan jasa, tapi produk pertanian Indonesia akan disaingi produk impor. Namun, ekonomi Indonesia mau tak mau harus siap. Selain itu, bila menyimpang dari ketentuan Putaran Uruguay, juga harus siap untuk diisukan oleh negara lain. ''Sedikit saja menyimpang, kita akan disorot,'' kata pakar ekonomi tadi. Max Wangkar, Bambang Aji