Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Solo - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara menanggapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD soal transaksi mencurigakan sebesar Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan sejak 2009.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Bendahara Negara itu mengakui sepanjang tahun 2009 hingga 2022 pihaknya telah menerima sebanyak 196 laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Namun Sri Mulyani mengaku tidak melihat angka transaksi Rp 300 triliun di dalam laporan yang diterimanya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Pada dasarnya begini, setiap tahun PPATK itu mengirimkan informasi kepada kita mengenai transaksi yang disebut material. Dari 2009 sampai 2022 atau 2023 ada 196 surat yang disampaikan," ujarnya ketika ditemui awak media usai menemani Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan inspeksi mendadak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Solo, Kamis sore, 9 Maret 2023.
Ia menjelaskan, sebagian dari laporan itu telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu. "Kita juga sampaikan di situ ada yang dilakukan eksaminasi, kalau kasusnya terbukti maka dilakukan hukuman disiplin," ucapnya.
Nah, saat ini, kata Sri Mulyani, masih ada sekitar 70-an surat lagi yang perlu diberikan keterangan tambahan. Ia memastikan akan menyampaikan keterangan tambahan tersebut.
"Saya tidak tahu juga soal angka Rp 300 triliun itu dari mana. Nanti saya akan bicara lagi dengan Pak Mahfud dan Pak Ivan (Kepala PPATK Ivan Yustiavandana). Angkanya itu dari mana, sehingga saya juga punya informasi yang sama dengan media dan masyarakat," tuturnya.
Lebih jauh, Sri Mulyani juga berencana menanyakan langsung terkait angka transaksi tersebut ke PPATK, termasuk cara penghitungan serta datanya. "Karena di dalam surat dengan lampiran 36 halaman itu, tidak ada satu pun angka tercantum. Jadi saya nggak bisa berkomentar mengenai itu dulu."
Selanjutnya: Ia pun memastikan bakal segera bertemu...
Ia pun memastikan bakal segera bertemu dengan Mahfud MD dan Ivan untuk mencari kejelasan permasalahan itu. "Saya janji nanti akan ketemu dengan Pak Mahfud dan Pak Ivan. Untuk bisa mengklirkan sebetulnya ini masalahnya apa," katanya.
Sri Mulyani juga akan meminta tolong kepada Mahfud MD dan berkomitmen akan membersihkan seluruh praktik yang tak benar jika data dan fakta sama. "Saya akan minta tolong ke Pak Mahfud. Kita mau bersihin, kita bersihin. Tapi dengan data dan fakta yang sama," katanya.
"Kalau kembali ke Jakarta saya akan bicara dengan pak Mahmud dan pak Ivan agar saya dapat info yang sama dengan masyarakat. Menghitungnya bagaimana, data seperti apa. Karena dalam surat yang disampaikan ke saya yang ada lampiran 36 halaman tidak ada satu pun angka," katanya.
Ia juga berharap pada pertemuan tersebut agar diperjelas transaksi tersebut terkait masalah apa dan melibatkan siapa. "Seperti kemarin Rafael Alun mengenai LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara), ketidakpatuhan. Kami lakukan hukuman disiplin," ucapnya.
Kementerian Keuangan, kata Sri Mulyani, juga selalu koopeartif, salah satunya dengan membagikan data yang dimiliki ke KPK, misalnya. "Dari sisi penegakan hukum tetap dilakukan. Ada pembagian tugas dari sisi kami ASN, dari sisi penegakan hukum," kata Sri Mulyani.
SEPTHIA RYANTHIE | ANTARA
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
Foto 
