Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Berita ekonomi dan bisnis terkini yang banyak dibaca pada Jumat, 3 Maret 2023 adalah tentang usulan akademisi dan pegiat antikorupsi Imam Prasodjo usai bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait kasus pamer kekayaan pejabat Direktorat Jenderal Pajak. Imam dan sejumlah aktivis antikorupsi bertemu Sri Mulyani, Imam pun berharap peristiwa yang menyeret nama Ditjen Pajak yang ramai belakangan ini dapat menjadi momen perbaikan Kemenkeu maupun kementerian dan lembaga lainnya. Berita lain yang banyak mendapat perhatian pembaca adalah tentang pernyataan Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Yustinus Prastowo yang menyebut penerapan pajak kekayaan bersih atau wealth tax masih sulit diterapkan di Indonesia. Penerapan pajak kekayaan menjadi salah satu alternatif menyelesaikan persoalan tentang maraknya pejabat yang pamer kekayaan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Selanjutnya adalah tentang seruan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Alissa Wahid yang meminta evaluasi terhadap sistem pengawasan harta kekayaan pegawai instansi pemerintah. Hal itu disampaikan saat pertemuan dengan Menteri Sri Mulyani. Selanjutnya berita terkait analisa dampak jika Pemilihan Umum 2024 ditunda terhadap iklim investasi di dalam negeri. Berita lainnya adalah tentang Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengumpulkan sejumlah perwakilan petani untuk merumuskan besaran Harga Pembelian Pemerintah atau HPP beras dan gabah terbaru terbaru tahun ini. Para petani sempat protes Bapanas karena dianggap menetapkan harga pembelian gabah yang terlalu rendah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Berikut rangkuman lima berita ekonomi dan bisnis terkini Tempo.co.
1. Sri Mulyani Disebut Sedih Luar Biasa karena Kasus Pejabat Pajak, Imam Prasodjo: Harus Jadi Entry Point untuk ..
Akademisi dan pegiat antikorupsi Imam Prasodjo melihat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersedih luar biasa di tengah ramai Kementerian Keuangan disorot oleh publik saat ini. Sorotan publik itu tak lepas dari terungkapnya harta kekayaan tak wajar mantan pejabat Ditjen Pajak dan belakangan diketahui juga dilakukan oleh pejabat Ditjen Bea Cukai, dua instansi yang berada di bawah Kemenkeu. "Bu Sri Mulyani mengekspresikan kesedihannya luar biasa tentang musibah yang terjadi," ujar Imam usai pertemuan Sri Mulyani dengan para pegiat antikorupsi di Kantor Kemenkeu, Kamis malam, 2 Maret 2023.
Imam pun berharap peristiwa yang menyeret nama Ditjen Pajak yang ramai belakangan ini dapat menjadi momen perbaikan Kemenkeu maupun kementerian dan lembaga lainnya. “Ini harus dijadikan entry point, bahwa apa yang terjadi harus menjadi titik masuk yang lebih kuat untuk perbaikan,” kata Imam. Ia menyatakan banyak usulan yang disampaikan oleh para pegiat antikorupsi dalam pertemuan tadi malam. Masukan-masukan itu diharapkan bisa jadi perbaikan institusi dan dapat segera dilaksanakan secara komprehensif.
Berita lengkap bisa dibaca di sini.
2. Tentang Usulan Pajak Kekayaan, Staf Khusus Sri Mulyani: Sulit Diterapkan
Staf Khusus Bidang Komunikasi Menteri Keuangan Sri Mulyani, Yustinus Prastowo menyebut penerapan pajak kekayaan bersih atau wealth tax masih sulit diterapkan. Hal ini terkendala dalam hal inventarisasi dan penilaian aset. “Di negara maju pun itu sulit. Di Indonesia, saya rasa tantangannya sama,” ujarnya ketika ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis malam, 2 Maret 2022. Prastowo berujar, sistem perpajakan yang ada di Indonesia sudah bagus. Hanya saja, perlu diperkuat agar administrasinya lebih mudah dan keadilannya dapat tercapai.
Berita lengkap bisa dibaca di sini.
3. Kasus Pamer Kekayaan Pejabat Pajak, Alissa Wahid: Sistem Pengawasan Perlu Dievaluasi
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Alissa Wahid mengatakan evaluasi terhadap sistem pengawasan harta kekayaan pegawai instansi pemerintah sangat penting dilakukan. Misalnya, ketika terjadi peningkatan harta kekayaan pejabat yang tidak jelas. “Kami memang berangkat dari kasus di Kementerian Keuangan, tapi kemudian bicara sistem yang besar. Harapan kami, ini bisa membawa perubahan besar,” kata Alissa ketika ditemui wartawan di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis malam, 2 Maret 2023.
Alissa dan sejumlah pegiat antikorupsi memenuhi undangan Kementerian Keuangan untuk memberikan masukan ihwal kasus pamer kekayaan pejabat pajak. Perilaku pamer kekayaan oleh para pejabat negara kembali menjadi sorotan publik setelah munculnya kasus penganiayaan dan pamer harta yang dilakukan oleh Mario Dendy Satriyo, anak pejabat Ditjen Pajak bernama Rafael Alun Trisambodo.
Berita lengkap bisa dibaca di sini.
4. Penundaan Pemilu Berpotensi Mengganggu Iklim Investasi di Indonesia, Ini Alasannya
Peneliti Center of Economics and Law Studies (Celios), Muhammad Andri Perdana merespons putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya pemerintah menunda Pemilihan Umum atau Pemilu 2024. Menurutnya, isu penundaan Pemilu dapat berdampak buruk pada iklim investasi di Tanah Air. "Penundaan Pemilu yang bertentangan dengan undang-undang, ini dapat memberikan sinyal negatif pada investor," ujarnya kepada Tempo, Kamis malam, 3 Maret 2023.
Investor akan melihat situasi tersebut sebagai ketidakpastian hukum di Indonesia. Kondisi serupa pun pernah terjadi di Nigeria pada 2015 dan 2019. Saat itu, penundaan Pemilu direspon negatif oleh publik, organisasi sipil, dan investor.
Berita lengkap bisa dibaca di sini.
5. Bapanas Kumpulkan Perwakilan Petani, Segera Tetapkan HPP Beras dan Gabah
Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah mengumpulkan sejumlah perwakilan petani untuk merumuskan besaran Harga Pembelian Pemerintah atau HPP beras dan gabah terbaru terbaru tahun ini. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan Bapanas akan menetapkan HPP di tengah panen raya semester I tahun ini. "Pertemuan ini sangat penting karena menentukan besaran HPP yang akan menjadi patokan dalam penyerapan gabah petani," ujar Arief dalam keterangannya, Jumat, 3 Maret 2023.
Dalam pertemuan tersebut, hadir beberapa stakeholder perberasan nasional, baik dari kementerian dan lembaga, asosiasi dan organisasi petani, serta pelaku usaha. Menurut dia, persamuhan itu adalah bentuk komitmen pemerintah untuk merangkul semua kelompok agar dapat menghasilkan HPP yang berkeadilan.
Berita lengkap bisa dibaca di sini.
Pilihan Editor: Jokowi Soal Pegawai Pajak dan Bea Cukai Hedon: Pantas Rakyat Kecewa, Perilaku Aparat Jumawa, Pamer Kuasa, Kekayaan
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
Foto 
