Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Bisnis

Tingkatkan Nilai Tambah Hasil Perikanan, KKP Dorong Eksportir Penuhi Sertifikasi Mutu

KKP mendorong para stakeholder eksportir hasil laut untuk memenuhi sertifikasi mutu untuk meningkatkan nilai tambah hasil perikanan yang akan diekspor

13 Juni 2024 | 18.01 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), Ishartini mendorong para stakeholder eksportir hasil laut untuk memenuhi sertifikasi mutu. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah dari hasil perikanan yang akan diekspor. "Kami selalu melakukan sosialisasi, edukasi, mengenai bagaimana sebenarnya persyaratan-persyaratan terkait dengan mutu, bagaimana untuk bisa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan," ujar Ishartini saat konferensi pers di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Rabu, 13 Juni 2024.

Layanan sertifikasi ini diatur Peraturan Menteri Kelutan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan. Sejauh ini terdapat 1.190 unit pengolaan ikan yang sudah bersertifikat HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Point yang dilayani KKP.

Terdapat berbagai sertifikasi yang bisa diterbitkan BPPMHKP mulai dari tingkat produksi hingga panen. Sertifikasi produksi terkait dengan penanganan, budi daya, pembuatan pakan ikan, pembuatan obat ikan hingga distribusi obat ikan dengan baik. Sedangkan sertifikasi mutu pasca panen meliputi kelayakan pengolahan, penerapan manajemen mutu terpadu dan penerapan distribusi.

"Pembeli hasil ikan itu punya persyaratan mutu yang berbeda-beda, namun kita ada standarnya, ada checklist yang harus dipenuhi dan selalu kita sosialisasikan kepada para pemimpinan ya, stakeholders yang akan kita layani" tutur Ishartini.

Dalam memberikan layanan sertifikat ini, KKP bekerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan. Berbagai pemangku kepentingan tersebut antara lain pemerintah daerah, akademisi, kementrian lembaga BUMN serta asosiasi dan pelaku usaha. "Saya menyampaikan kepada para stakeholders mengenai pentingnya mutu karena berdampak pada nilai tambah, kualitas dan juga harga" tutur kepala BPPMHKP.

Pilihan editor: KKP Target Produksi Perikanan 24 Juta Ton pada 2025

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

MAULANI MULIANINGSIH (MAGANG)

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus