Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy Manilet buka suara soal usulan Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo-Mahfud Md. untuk menunda pembagian bantuan sosial (bansos) usai Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Dalam beberapa studi memang disebutkan, incumbent dapat menjadikan pergelaran tahun politik untuk menjalankan agenda mereka dan melakukan 'manipulasi' yang dapat menguntungkan incumbent. Hal ini yang saya kira menjadi concern utama dari TPN Ganjar-Mahfud," ujar Yusuf kepada Tempo, Sabtu, 30 Desember 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Namun di saat yang bersamaan, kata dia, penyaluran bansos bisa memberikan efek stimulan untuk menjaga konsumsi rumah tangga.
"Kalau kita bicara konteks 1 tahun penuh, tentu ini akan mengurangi dampak dari bansos terhadap beragam aspek sosial," ucap Yusuf.
Selain itu, Yusuf menyebut bansos juga bisa menjaga daya beli rumah tangga kelompok bawah ketika ada kondisi yang berpotensi melemahkan daya beli mereka.
Yusuf mencontohkan El Nino yang diproyeksikan bisa berlanjut hingga awal 2024. Fenomena ini, menurut dia, butuh intervensi bantuan dari pemerintah sehingga kelompok rentan tidak terdampak berlebihan.
Dia lantas mewanti-wanti, beberapa indikator sosial ekonomi pada tahun depan ditargetkan mengalami penurunan. Misalnya, tingkat kemiskinan.
"Saya kira untuk menurunkan tingkat kemiskinan, bansos menjadi salah satu belanja pemerintah yang cukup efektif dalam mengejar target tersebut," tutur Yusuf.
Lebih jauh, untuk mengantisipasi kekhawatiran TPN Ganjar-Mahfud, dia menyoroti peran krusial Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Menurut Yusuf, Bawaslu perlu memastikan penyaluran bantuan sosial tidak disalahgunakan untuk kepentingan kampanye paslon tertentu.
"Proses monitoring dari Bawaslu juga perlu melibatkan beragam pihak, termasuk masyarakat, kemudian tokoh-tokoh daerah untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu berjalan baik dan penggunaan bansos tidak disalahartikan atau disalahgunakan oleh paslon tertentu," ujar Yusuf.
Sebelumnya Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, mengatakan pejabat pemerintah sangat rentan dicurigai saat membagikan bansos. Menurut Todung, itu menguntungkan Paslon tertentu.
"Nah sebaiknya, ini usul saya, pejabat pemerintah itu menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres, agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka," ujar Todung di kawasan Menteng, pada Jumat petang, 29 Desember 2023.
Dia mengakui, pendapatnya tidak populer dan mungkin mendapatkan banyak kritik. Tapi, usulannya itu untuk menjamin fairness atau keadilan, serta imparsialitas dalam Pilpres 2024.
"Tapi menurut saya, dalam konteks pilpres dan pemilu, sebaiknya itu (penyaluran bansos) tidak dilakukan sampai Pilpres ini selesai. Jangan ada pihak yang mengambil keuntungan dari situasi semacam ini," ucap Todung.
Dia pun meminta Bawaslu melakukan investigasi terhadap semua pembagian bansos. Sebab, bansos adalah program pemerintah.
"Dan kredit terhadap pembagian bansos itu bukan milik paslon tertentu, semua paslon harusnya mendapat kredit untuk itu," kata Todung.
AMELIA RAHIMA | ADIL AL HASAN
Foto 
