Ketika Ojek Online Memperjuangkan Kesejahteraan

TIGA titik di Jakarta dipadati pengemudi layanan transportasi berbasis aplikasi atau ojek online pada Kamis, 29 Agustus 2024. Tempat-tempat tersebut adalah kantor Gojek Indonesia di Petojo, Jakarta Pusat; kantor Grab Indonesia di Cilandak, Jakarta Selatan; dan Istana Merdeka di Jakarta Pusat. Para pengemudi ojek online itu datang menyuarakan protes mereka kepada pemerintah.

Mereka yang tergabung dalam Koalisi Ojol Nasional (KON) meminta pemerintah mengatur tarif layanan transportasi ataupun pengiriman barang per kilometer. Selama ini, penyedia jasa yang menentukan besarannya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2012 tentang Formula Tarif Layanan Pos Komersial, jenis tarif layanan tersebut tidak ditentukan oleh pemerintah.

Menurut Ketua Divisi Hukum KON Ramhan Thohir, tarif layanan yang dilepas ke pasar menimbulkan perang harga antarpenyedia aplikasi. "Jadinya ada pasar yang tidak sehat, yang merugikan mitra," ujarnya seperti dilansir Antara pada Kamis, 29 Agustus 2024. Idealnya, menurut dia, pemerintah menetapkan batas bawah tarif sebesar Rp 10 ribu untuk jarak terdekat, yaitu hingga 4 kilometer. 

Ada lima tuntutan yang digaungkan para pengemudi ini. Di antaranya, menuntut adanya evaluasi kegiatan bisnis penyedia aplikasi yang tidak adil terhadap mitra pengemudi. Kemudian penghapusan program tarif hemat untuk pengantaran barang dan makanan serta penyeragaman tarif kedua layanan tersebut. Mereka juga menolak program promosi dari pemilik aplikasi yang dibebankan pada pendapatan mitra pengemudi. Tuntutan lain yang tak kalah penting adalah melegalkan ojek online sebagai angkutan publik. 

Setelah bertahan hingga menjelang malam, perwakilan pengemudi bertemu dengan pemerintah. Direktur Pos Kementerian Komunikasi dan Informatika Gunawan Hutagalung menemui massa dan berjanji akan segera membahas tuntutan mereka bersama perusahaan. "Pak Wakil Menteri akan mencarikan solusi terbaik dan berkeadilan bagi teman-teman semua," ujarnya. 

Presidium KON Andi Kristyanto berharap, dalam sepekan ke depan, sudah ada tindak lanjut atas tuntutan mereka. "Misalnya dalam satu minggu ini tidak ada progres, kami minta semua layanan aplikasi dimatikan oleh Kominfo," katanya. Dia juga menyebutkan bakal ada aksi dengan massa lebih banyak jika tuntutan mereka tak dipenuhi dalam waktu dua minggu. 

Perusahaan seperti GoTo Gojek Tokopedia serta Grab Indonesia bertumpu pada layanan yang digerakkan oleh para mitranya, terutama transportasi online serta pengantaran barang dan makanan, untuk mengeruk pendapatan. Di sisi lain, saat ini kedua perusahaan sudah melebarkan sayap ke lini bisnis lain, seperti layanan keuangan. 

Tumbuh Pesat Gojek dan Grab

GoTo, misalnya, mengantongi pendapatan bruto sebesar Rp 6,7 triliun dari segmen on demand service pada semester pertama tahun ini. Segmen tersebut terdiri atas layanan transportasi online dan pengiriman makanan. Kontribusinya hampir 70 persen dari total pendapatan bruto perusahaan yang mencapai Rp 9,71 triliun.

Sementara itu, Grab Holdings Limited mengumumkan pendapatan dari layanan transportasi online mencapai US$ 247 juta dan layanan antar menyumbang US$ 356 juta pada kuartal kedua 2024. Sedangkan total pendapatan mereka pada periode tersebut sebesar US$ 664 juta.

Tumbuh Pesat Gojek dan Grab

 

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies Nailul Huda mengatakan pertumbuhan kedua segmen bisnis ini tak terlepas dari program-program hemat perusahaan. Perang tarif masih terjadi meski tak lagi intensif dan bentuknya berubah. Misalnya, perusahaan mulai menyasar pelanggan tertentu untuk menawarkan potongan harga. "Karena memang konsumen kami masih terpatok pada harga," katanya saat dihubungi pada Jumat, 30 Agustus 2024. Perusahaan juga sudah ditekan untuk menghasilkan laba lebih besar setelah melantai di bursa saham. 

Potensi permintaan terhadap layanan aplikasi digital ini masih tinggi. Huda mengatakan transportasi online, terutama, masih berperan krusial buat penerimaan perusahaan lantaran tren urbanisasi masih tinggi. Selain itu, mobilitas makin tinggi dan masyarakat butuh layanan yang mudah diakses. Perusahaan juga masih punya ruang untuk berekspansi ke wilayah tier 3 dan 4. 

Dia menyarankan pemerintah dan perusahaan berembuk untuk segera menentukan tarif layanan bagian mitra. Pasalnya, angka tersebut akan menentukan pendapatan para pengemudi. Menurut Huda, besaran tarif bisa disesuaikan, setidaknya dengan kenaikan inflasi.