Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Bima Arya Sugiarto menyebut Online Single Submission (OSS) yang menjadi andalan Pemerintah Joko Widodo atau Jokowi menghambat investasi di daerah. Kondisi ini dirasakan langsung oleh Bima di kota yang sekarang Ia pimpin, Bogor, Jawa Barat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kami di Bogor sudah melihat membaca itu menghambat," kata Wali Kota Bogor ini dalam diskusi bersama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dalam diskusi bersama Bahlil di akun youtube BKPM TV pada Senin, 10 Mei 2021.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
OSS adalah Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang sudah diluncurkan pemerintah sejak 2018. Saat itu, Jokowi sempat mengingatkan kepala daerah bahwa sudah tidak zamannya lagi mengurus izin berusaha berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun.
"Apa gunanya sistem online yang ada kalau mengurus izin masih lebih dari sebulan. Investor mana yang mau datang ke sebuah daerah kalau keadaan seperti sekarang ini masih kita terus-teruskan," kata Jokowi pada Juli 2018, dikutip dari laman Sekretariat Kabinet.
Tapi ternyata, sistem OSS andalan Jokowi menghasilkan proses yang lebih panjang dan waktu izin yang lebih lama dibandingkan apa yang sudah dikerjakan daerah. Tak terkecuali, Kota Bogor.
Bima menyadari OSS ini sebetulnya bertujuan baik. Tapi, Bima dan para Wali Kota lainnya di APEKSI khawatir kalau sistem ini akan membuat daerah yang sudah maju perizinan berusahanya, malah melakukan langkah mundur.
Contohnya Bogor yang menurut Bima, sudah jadi rujukan nasional untuk penanaman modal satu pintu melalui Mal Pelayanan Publik. Lewat Mal ini, izin usaha di Kota Bogor cukup diurus satu tempat saja yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Tapi ketika hadir OSS, izin berusaha di daerah kembali lagi harus melibatkan dinas teknis. Padahal, kata Bima, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menyarankan satu pintu. "Karena rekomendasi dinas inilah yang jadi ruang korupsi dan gratifikasi," kata Bima.
Lewat Mal Pelayana Publik, Bima menyebut izin usaha di Kota Bogor bisa selesai 14 hari saja. Tapi lewat OSS, waktunya lebih lama sampai 28 hari. "Jadi bagi Bogor banyak kota lain, ini kayak kita mundur lagi," ujarnya.
Adapun, keluhan mengenai OSS ini hanyalah satu dari sekian sorotan yang muncul dalam Dialog Nasional APEKSI beberapa hari lalu. Bima Arya pun menggelar diskusi dengan Bahlil untuk menyampaikan semua keluhan tersebut.
FAJAR PEBRIANTO
Foto 
