Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan, menceritakan hasil pertemuan antara Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dengan direksi PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex pada Jumat pekan lalu. Menurutnya, perusahaan tekstil itu alami hambatan ekspor dan impor untuk mengirimkan hasil produksi akibat putusan pailit oleh Pengadilan Niaga Kota Semarang beberapa waktu lalu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kan ini ada problem operasional soal ekspor impor terhambat," ujar Immanuel saat dihubungi Tempo melalui telepon seluler pada Ahad, 17 November 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Namun menurut Immanuel, terhambatnya proses ekspor dan impor Sritex bukan lagi ranah Kementerian Ketenagakerjaan. Hal tersebut menurut dia, berada di bawah arahan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. "Ya sudah karena itu soal ekspor impor itu domain Bea Cukai atau apa dan sebagainya kementerian lembaga lainnya," tutur dia.
Berdasarkan pertemuan antara Kemenaker dengan direksi Sritex, Immanuel mengatakan industri tekstil itu sedang mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Meskipun, lanjut dia, perusahaan itu mengalami kendala dalam mengirimkan hasil produksinya. "Kami wujudkan tidak ada PHK," kata Immanuel.
Immanuel kembali menyambangi pabrik industri tekstil legendaris yang berada di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, pada Jumat, 15 November 2024. Hal tersebut setelah muncul kabar perusahaan itu akan melakukan PHK terhadap ribuan karyawannya.
Kunjungan Immanuel ke Sritex merupakan kali kedua setelah ia datang ke tempat yang sama, pada dua minggu yang lalu, atau 28 Oktober 2024. "Yang saya lakukan hari ini untuk memastikan tidak adanya PHK di Sritex karena di luar sana kan banyak isu dan opini-opini yang tidak bisa dipertanggungjawabkan," ujar Immanuel ketika ditemui awak media di Sritex pada Jumat, 15 November 2024.
Dia mengatakan, kunjungan itu untuk memastikan terkait wacana PHK yang akan melanda para pekerja di Sritex. Menurut Immanuel, kedatangannya di pabrik industri tekstil itu merupakan tanggung jawab sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. "Yang menyebut bahwa Sritex melakukan PHK. Ini tanggung jawab secara politik dan moral saya sebagai institusi Kementerian Ketenagakerjaan," kata dia.
