Gamam Larangan Buka Bersama

Perbesar

Pengunjung restoran untuk berbuka puasa bersama di jagarawa, Cipondoh, Kota Tangerang, 24 Maret 2023. TEMPO/Magang/Maulana Chaerusahid

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Larangan buka puasa bersama memicu polemik.
Tak ada hal yang mengkhawatirkan dari kondisi penularan Covid-19 di Tanah Air.
Pemerintah tak perlu khawatir dengan tingginya aktivitas masyarakat selama Ramadan.

Mudik masih jauh, tapi hati Vira Mahindra sudah rusuh. Ia khawatir agenda buka puasa bersama di kampungnya, Solo, bakal terganggu. Musababnya, polemik larangan buka puasa bersama oleh Presiden Joko Widodo melalui surat Sekretaris Kabinet RI, beberapa hari lalu. Perempuan berusia 38 tahun itu masih bingung apakah larangan buka puasa bersama itu hanya ditujukan untuk pejabat atau juga bagi masyarakat.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Vira khawatir pemerintah di daerah justru ramai menerapkan larangan buka puasa bersama bagi masyarakat umum. "Saya sudah punya banyak jadwal buka bersama. Maklum, sejak masa pandemi, saya dan keluarga tidak pulang mudik," kata ibu rumah tangga dan pemilik toko daring tersebut.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Serupa dengan Vira, Rahma ikut waswas dengan aturan tersebut. Sesuai dengan rencana, Rahma akan mudik ke Subang satu pekan sebelum Lebaran. Tentu buka puasa bersama menjadi salah satu agendanya selama mudik di kampung. Bagi perempuan berusia 33 tahun itu, buka puasa bersama menjadi ajang silaturahmi bersama kawan dan keluarga besar. Walhasil, Rahma berharap benar hanya pejabat yang dilarang menggelar buka puasa bersama. "Toh, penyebaran Covid-19 sudah enggak ada. Jadi, kenapa masih dilarang?" ujar Rahma.

Warganet hingga tokoh publik mempertanyakan alasan larangan buka puasa bersama. Apalagi pemerintah sudah mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada akhir tahun lalu. Dengan kata lain, penularan Covid-19 tidak lagi menjadi ancaman. Ahli hukum tata negara sekaligus Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, menilai aturan tersebut tidak secara tegas mengatur bahwa larangan itu hanya untuk instansi pemerintah. Dengan demikian, aturan itu berpotensi "dipelesetkan" untuk melarang kegiatan buka bersama yang dilakukan masyarakat.

Surat Sekretaris Kabinet RI itu memuat tiga poin. Pertama, penanganan Covid-19 saat ini dalam transisi dari pandemi menuju endemi sehingga masih diperlukan kehati-hatian. Kedua, sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan buka puasa bersama pada bulan suci Ramadan 1444 Hijriah agar ditiadakan. Terakhir, Presiden meminta Menteri Dalam Negeri menindaklanjuti arahan tersebut kepada para gubernur, bupati, dan wali kota.

Ilustrasi buka puasa. Shutterstock

Sekretaris Kabinet Pramono Anung lantas mengklarifikasi dengan mengatakan bahwa larangan buka puasa bersama hanya ditujukan kepada para menteri dan kepala lembaga pemerintah. Pramono memastikan larangan buka puasa bersama itu tidak berlaku bagi masyarakat umum. Masyarakat diberi kebebasan menyelenggarakan buka puasa bersama. Menurut Pramono, larangan buka puasa bersama itu diterbitkan karena aparatur sipil negara dan pejabat pemerintah sedang mendapat sorotan yang sangat tajam dari masyarakat.

Adapun soal kondisi penularan Covid-19, sejumlah epidemiolog justru menyebutkan kondisi di Indonesia saat ini terkendali dengan baik dan stabil. Epidemiolog dari Universitas Airlangga, Windhu Purnomo, mengatakan tak ada hal yang mengkhawatirkan dari kondisi penularan Covid-19 di Tanah Air. "Angka insiden konfirmasi, angka hospitalisasi, dan angka mortalitas sangat rendah," kata Windhu ketika dihubungi, kemarin, 25 Maret 2023.

Windhu menuturkan virus Covid-19 sejatinya masih ada di Indonesia. Buktinya, angka penjangkitan baru masih saja dicatat oleh pemerintah. Namun sebagian besar kasus baru dan kasus aktif Covid-19 tidak bergejala atau bergejala ringan layaknya sakit flu biasa.

Menurut Windhu, jumlah kasus Covid-19 di Indonesia rendah karena tingginya tingkat imunitas masyarakat terhadap virus tersebut. Berdasarkan data hasil sero prevalence survey Januari 2023, ia menyebutkan tingkat imunitas terhadap Covid-19 di populasi Indonesia mencapai 99 persen. "Baik sebagai efek dari vaksinasi maupun infeksi alamiah," kata Windhu.

Karena itu, ia melanjutkan, pemerintah tak perlu lagi khawatir akan mobilitas dan aktivitas masyarakat yang tinggi selama Ramadan dan Lebaran nanti. Dengan kata lain, Windhu menganggap kegiatan masyarakat, seperti buka puasa bersama hingga silaturahmi saat Lebaran, tak perlu dicemaskan bakal membuat terjadi lonjakan jumlah kasus baru Covid-19.

Namun, dengan catatan, masyarakat harus cerdas dan belajar dari pandemi Covid-19 selama tiga tahun terakhir. Intinya, masyarakat harus bijak menyesuaikan diri dengan situasi yang terlalu ramai dan berisiko terjadi penularan virus. "Salah satunya kapan pakai masker dan kapan tidak."

#Info KTAP Kesehatan 5.1.1-Hikayat Jangkitan Covid

Epidemiolog Hariadi Wibisono juga menegaskan pentingnya sikap bijak masyarakat selama menjalani kegiatan bulan puasa hingga Lebaran. Sebab, faktanya, saat ini banyak masyarakat yang enggan memakai masker saat tarawih berjemaah di masjid dan sebagainya. "Padahal risiko belum hilang. Jadi, lihat ini sebagai anjuran yang harus diperhatikan masyarakat," kata Hariadi.

Ia menyebutkan risiko penularan Covid-19 masih bisa membahayakan bagi orang yang punya riwayat penyakit penyerta. Karena itu, Hariadi berharap masyarakat tetap waspada dan terbiasa dengan perilaku menjaga diri saat pandemi lalu, seperti rajin mencuci tangan dengan sabun, memakai masker di tempat umum, dan menjaga jarak dari kerumunan. "Kita bersyukur bisa menikmati mudik, kumpul keluarga, makan bersama, dan sebagainya. Tapi kewaspadaan tetap yang utama," ujarnya.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan situasi penjangkitan Covid-19 di Tanah Air saat ini cenderung aman dan tak perlu dikhawatirkan. Selama puasa dan Lebaran, kata Nadia ketika dihubungi pada Jumat lalu, masyarakat boleh melakukan berbagai aktivitas. Terlebih pemerintah sudah mencabut PPKM sehingga sudah tak ada lagi upaya pembatasan kegiatan masyarakat. "Hanya, kami mengimbau masyarakat segera mengikuti vaksinasi booster satu dan dua untuk melindungi diri serta keluarga."