Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Yogyakarta - Mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengisi ceramah Ramadan di Masjid Kampus UGM, Yogyakarta Rabu malam, 5 Maret 2025. Ganjar tampak santai dan kadang diselingi canda kala merespons sejumlah pertanyaan jamaah yang temanya cukup serius terutama soal kondisi kebangsaan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pilihan Editor: Sepedaan di Yogyakarta, Ganjar Pranowo Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran
Jawaban Ganjar Pranowo Saat Ditanya Puan Jasmine Maharani
Misalnya ketika seorang mahasiswa Amikom Yogyakarta bernama Puan Jasmine Maharani bertanya pada Ganjar, apa yang akan dilakukannya pada bidang pertahanan jika kelak terpilih jadi presiden Indonesia. Mendengar pertanyaan itu, mantan calon presiden Pemilu 2024 itu langsung memotong dan disambut gemuruh tawa para jamaah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Lahh, lha wong saya sudah kalah (pilpres) kok, gimana? Ini kalah saya saja low bat," celetuk Ganjar makin membuat jamaah riuh.
Ganjar lantas pura-pura curiga pada sosok penanya itu, yang namanya mirip dengan politisi separtai Ganjar di PDI Perjuangan yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani. "Ini namanya sepertinya tidak asing, panggilanmu siapa?" kata Ganjar pada mahasiswi itu. "Panggilan saya Jasmine pak, bukan Puan yang itu," ujar mahasiswi itu membuat suasana kembali riuh.
Soroti Hubungan Daerah-Pusat
Meski dialog sangat cair, Ganjar dalam ceramah itu juga menjawab sejumlah pertanyaan yang cukup serius dan panjang lebar. Misalnya saat seorang jamaah yang juga mahasiswa S2 UGM asal Sulawesi Utara bertanya pada Ganjar yang sempat menyoroti hubungan daerah-pemerintah pusat.
Ganjar yang didapuk membawakan tema 'Langkah Strategis Peningkatan Kemandirian Daerah Untuk Mendorong Pemerataan Ekonomi' saat itu menyatakan, pemerintah daerah tak harus memiliki visi yang sama dengan pusat. Sebab, menurut Ganjar, tiap kepala daerah lebih tahu kondisi daerahnya sendiri. Bahkan memiliki cara khusus untuk membangun daerah berdasarkan potensi daerahnya. "Jika daerah tak harus sama visi dengan pusat, apakah daerah bisa mandiri tanpa bantuan pusat?" tanya jamaah bernama Hari Mokodompit itu pada Ganjar.
Mantan calon presiden pada Pemilu 2024 itu tak langsung menjawab pertanyaan jamaah itu. Ia justru balik bertanya. "Sekarang saya balik pertanyaanya, apakah pemerintah pusat bisa mandiri tanpa daerah? Kalau pusat itu tidak ada rakyat apakah bisa jadi sebuah negara? Syarat jadi negara adalah punya rakyat" ujar Ganjar. "Misalkan hari ini rakyat tidak mau membayar pajak, memang pemerintah pusat akan dapat apa?" ujarnya menambahkan.
Ganjar lantas menjelaskan hubungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat telah diatur dalam banyak peraturan perundangan. Menurut dia, jika masih berpikir sentralistik, maka kita akan menganggap pemerintah pusat yang paling berkuasa. "Dalam sistem presidensial mungkin akan seperti itu," kata dia. "Tapi hari ini ada undang undang dasar yang mengamanatkan tentang otonomi daerah,"
Suami Siti Atikoh itu lantas menuturkan, rakyat membayar pajak dalam berbagai hal diteruskan hingga pemerintah pusat. Mulai dari membeli makan, perangkat elektronik, kendaraan hingga bahan bakar minyak pun dikenai pajak.
Hasil pajak yang dikumpulkan dari rakyat itu, kata Ganjar, yang kemudian oleh pusat dikembalikan ke pemerintah daerah dalam bentuk dana alokasi umum (DAU) hingga dana alokasi khusus (DAK). "Maka tidak bisa misalnya ketika pemerintah pusat tidak suka pada suatu daerah, lalu tidak memberikan bantuan (anggaran) ke pemerintah daerah, itu tidak boleh,"
Ganjar mengibaratkan hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan anggaran itu layaknya angin dalam pompa. "Apa yang sudah disedot dari rakyat kemudian dikembalikan lagi ke rakyat," ucapnya, "Itu sebabnya dalam sebuah negara harus ada komunikasi yang baik pusat-daerah, dan menghormati regulasi serta kewenangan yang dimiliki masing-masing."
Foto 
