Tidak Bakal Didanai Negara dan CSR, Gibran Upayakan Sumber Lain untuk Revitalisasi Keraton Surakarta

TEMPO.CO, Jakarta - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyatakan proyek revitalisasi Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat atau Keraton Surakarta nantinya tidak akan didanai oleh anggaran negara. Hal itu disebabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Solo maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk 2023 telah terkunci.

APBD Solo dan APBN Sudah Terkunci Sebelum Perdamaian

"Tadi dalam pertemuan (dengan keluarga Keraton Surakarta) sudah saya jelaskan. APBD 2023 sudah digedhok (diketok), APBN 2023 sudah dikunci, CSR juga sudah dikunci. Dan mereka bisa menerima itu. Ya mekanisme anggaran kan seperti itu," ujar Gibran kepada awak media seusai makan siang bersama keluarga Keraton Surakarta di Loji Gandrung Solo, Rabu, 4 Januari 2022. 

Adapun proses perdamaian antardua kubu di internal Keraton Surakarta yang sebelumnya berkonflik, baru saja terselesIkan awal Januari 2023 ini. Padahal penetapan dana negara itu diputuskan akhir tahun 2022 lalu.

Begitu pula dengan dana corporate social responsibility (CSR) yang didapatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo telah dialokasikan secara penuh untuk berbagai program tahun ini, sehingga revitalisasi Keraton Surakarta tidak memungkinkan untuk mengambil dana dari CSR tersebut. 

Itulah alasan mengapa revitalisasi Keraton Surakarta disebut Gibran tidak masuk dalam rencana pembangunan prioritas Pemerintah Kota Solo tahun ini.

Simak: Revitalisasi Keraton Surakarta Terganjal Konflik Internal, Gibran: Saya Tidak Bisa Intervensi

Gibran Upayakan Dana untuk Revitalisasi Keraton Surakarta 

Kendati demikian, Gibran menyatakan bakal mengupayakan pendanaan dari sumber lain. Ia mengungkap sebenarnya selama ini telah banyak pihak yang merasa tertarik atau bersedia membantu revitalisasi Keraton Surakarta itu.