Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi genap sembilan tahun menjabat sebagai kepala negara Indonesia pada hari ini, Jumat, 20 Oktober 2023. Dalam empat tahun menjalankan periode kedua pemerintah, Jokowi – yang kerap mendasarkan kebijakannya pada pembangunan ekonomi, dinilai makin menampakkan wujud otoritariannya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Dimas Bagus Arya mengatakan, paling tidak ada tiga gejala yang dapat terlihat dari watak otoritarian pemerintahan Jokowi. Pertama, intensi penutupan partisipasi masyarakat dalam pembentukan regulasi. Kedua, niat buruk penciptaan produk legislasi atau undang-undang yang mengancam kebebasan sipil.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Alih-alih menciptakan harmoni sosial ini menjadi kekacauan,” kata Dimas di kantor KontraS pada Jumat, 20 Oktober 2023. Ia memberi contoh fenomena ‘legalisme otokratik’ Jokowi itu termasuk Perppu Cipta Kerja, RUU Ibu Kota Negara, hingga RUU TNI.
Dimas mengatakan gejala ketiga dari watak otoritarian pemerintah Jokowi saat ini adalah soal konflik kepentingan yang tidak terhindarkan. Misalnya soal dugaan bisnis pejabat seperti pada kasus Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, yang akhirnya menyeret aktivis Hak Asasi Manusia, Haris Azhar dan Fathia ke meja hijau.
Contoh lain yang diberikan Dimas dari konflik kepentingan di pemerintahan kali ini adalah lahirnya dinasti Jokowi. Ia mengatakan ada pembiaran dari Jokowi kepada putranya Gibran Rakabuming Raka untuk menerobos peta politik nasional.
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, 36 tahun, diisukan kencang menjadi cawapres Prabowo Subianto, apalagi pasca-putusan Mahkamah Konstitusi pada Senin, 16 Oktober 2023, yang memperbolehkan kepala daerah maju dalam pilpres. Meskipun, batas usianya saat ini tidak memenuhi syarat 40 tahun. Hakim Konstitusi dipimpin oleh ipar Jokowi, Anwar Usman. “Ini dugaan kuat indikasi konflik kepentingan dalam empat tahun pemerintah presiden Jokowi,” kata Dimas.
KontraS meluncurkan laporan setebal 67 halaman mengenai 4 tahun Jokowi-Ma’ruf Amin. Lembaga ini menilai pemerintah melenceng jauh dari koridor konstitusi dan demokrasi. Dalam rekomendasinya, KontraS turut mendorong pemerintah memperbaiki proses penyusunan regulasi dan kebijakan di akhir masa pemerintahan ini. Lembaga ini juga mendesak Jokowi menghentikan segala bentuk represi terhadap kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul secara damai.
Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purn Moeldoko belum menanggapi pesan Tempo soal laporan KontraS. Dalam keterangan tertulis, Moeldoko mengklaim selama empat tahun terakhir, pemerintahan Jokowi telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi Indonesia. Dalam periode ini, menurutnya, Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh dan maju dalam berbagai sektor.
Moeldoko mengatakan salah satu indikator keberhasilan pemerintahan Jokowi–Ma’ruf, pertumbuhan ekonomi yang kuat, yakni mencapai 5,3 persen. “Ini karena kita telah melakukan transformasi tata kelola investasi dengan menyederhanakan regulasi, reformasi birokrasi, dan efisiensi logistik,” katanya dalam keterangan tertulis.
Foto 
