Bolehkah Pengembang PIK 1 Menutup Akses Jalan Warga Sekitar Perumahan?

Penutupan akses Jalan Kapuk Muara oleh pengembang Pantai Indah Kapuk menyalahi aturan dan melanggar hak asasi manusia.

25 Februari 2025 | 15.00 WIB

Perbesar

Peta akses jalan tembus yang ditutup dari kawasan Kelurahan Kapuk Muara ke perumahan Pantai Indah Kapuk (PIK) 1, di Jakarta, 19 Februari 2025. Tempo/Martin Yogi Pardamean

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Warga Kapuk Muara bernapas lega setelah pengembang Pantai Indah Kapuk 1 membuka akses jalan.
Penutupan jalan selama 10 tahun terakhir melanggar Undang-Undang Pokok Agraria.
Pemerintah baru bergerak setelah bentrokan antara warga dan petugas keamanan perusahaan pengembang terjadi.

WARGA Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, berharap jalan tembusan dari permukiman mereka ke wilayah Pantai Indah Kapuk (PIK) 1 segera terealisasi. Polemik penutupan akses jalan itu diwarnai bentrokan antara warga dan petugas keamanan PT Mandara Permai, pengelola salah satu kluster perumahan di kawasan PIK 1, pada Jumat, 14 Februari 2025.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

pelanggaran-ham

pantai-indah-kapuk

salim-group

agung-sedayu-group

maruarar-sirait

uu-pokok-agraria

Nandito Putra

Lulus dari jurusan Hukum Tata Negara UIN Imam Bonjol Padang pada 2022. Bergabung dengan Tempo sejak pertengahan 2024. Kini menulis untuk desk hukum dan kriminal. Anggota Aliansi Jurnalis Independen.

Edisi 30 Maret 2025