Kandas Berdalih Reses

Dewan Perwakilan Rakyat batal membahas dan mengesahkan RUU TPKS. Berdalih sedang reses dan ada kesalahan prosedural.

27 Februari 2022 | 00.00 WIB

Perbesar

Massa yang tergabung dalam Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual memasang instalasi baju korban kekerasan seksual saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Rabu, 22 Desember 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Rapat pembahasan RUU TPKS di DPR batal gara-gara kesalahan prosedural.
Ada penambahan delapan pasal, salah satunya soal perbudakan seksual.
Masih ada fraksi yang menolak RUU TPKS.

MENUNGGU lama undangan resmi Dewan Perwakilan Rakyat untuk membahas dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS), I Gusti Ayu Bintang Darmawati harus menelan kecewa. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini baru menerima surat pemberitahuan sehari sebelum jadwal pengesahan RUU TPKS itu pada Selasa, 22 Februari lalu.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

ruu-tpks

herry-wirawan

pelecehan-seksual

kekerasan-seksual

badan-legislasi-dpr

Linda Trianita

Linda Trianita sedang menempuh Magister Kebijakan Publik di Universitas Indonesia. Alumni Executive Leadership Program yang diselenggarakan oleh Asian American Journalists Association (AAJA) Chapter Asia pada 2022 fellowship dari Google News Initiative. Menyabet Juara 1 Kategori Investigasi ExcEl Award (Excellence in Election Reporting in Southeast Asia) 2021 dan 6 Finalis Kategori Media Besar Global Shining Light Awards 2023.

Edisi 27 Februari 2022