Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi dan Kepala Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian menghindari wartawan Istana Kepresidenan usai rapat dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Rapat itu membahas mengenai peretasan Pusat Data Nasional (PDN) pada Jumat, 28 Juni 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Rapat internal soal PDN itu berlangsung pada pukul 14.00 WIB. Budi Arie dan Hinsa sempat melalui pintu depan Istana Negara sebelum bertemu Jokowi. Mereka mengatakan akan memberikan keterangan usai rapat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
“Ya tunggu dulu ya. Ini Baru mulai rapat. Pasti nanti kasih keterangan,” kata Budi Arie saat dicecar oleh jurnalis soal persiapan rapat hari ini.
Hinsa membenarkan agenda rapat dengan Jokowi adalah membahas peretasan PDN. “Ya yang kemarin lah, yang pasti akan melakukan evaluasi,” kata Kepala BSSN. Dia menambahkan juga akan memberi keterangan setelah rapat.
Mobil RI 36 yang dimiliki Menkominfo serta mobil dinas Kepala BSSN tidak lagi terparkir di halaman depan Istana Negara hinggap Pukul 16.00 WIB. Budi Arie dan Hinsa keluar dari pintu khusus negara (VIP) yang dikenal dengan pintu Bali.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Abdullah Azwar Anas dan Direktur Network dan IT Solution Telkomsigma Herlan Wijanarko, ditemui usai rapat, enggan menyampaikan keterangan karena mengaku tidak berwenang menyampaikan isu itu. “Saya tidak bisa memberikan pendapat. Kita hanya betul-betul menyediakan infrastruktur sesuai dengan TOR yang diberikan oleh Kominfo,” kata Herlan.
PDN yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika diretas sejak 20 Juni 2024, tapi pemerintah baru mengakuinya pada Senin lalu. Badan Siber dan Sandi Negara mengatakan virus yang menyerang PDN merupakan data Ransomware LockBit 3.0. Ransomware merupakan istilah jenis malware yang menyerang sistem data.
Kominfo dan BSSN Bertanggung Jawab atas Peretasan Pusat Data Nasional
Pusat Data Nasional mengelola 73 data kementerian lembaga serta ratusan milik pemerintah daerah. Kominfo dan BSSN yang bertanggung jawab atas Pusat Data Nasional dinilai gagal menjaga objek vital dan strategis tersebut.
Bobolnya data PDN menjadi perhatian publik. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat hingga warganet mempertanyakan kinerja Kominfo dan BSSN. “Ini potensi kebocoran data seluruh warga negara Indonesia, tidak bisa dianggap enteng,” kata Tubagus Hasanuddin, Anggota Komisi I DPR yang membidangi urusan pertahanan dan keamanan negara pada Selasa, 25 Juni 2024.
Pemerintahan telah mengupayakan langkah pemulihan akibat serangan siber tersebut. Namun Direktur Network dan IT Solution PT Telkom, Herlan Wijanarko menyatakan bahwa data yang disimpan di Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS 2 Surabaya tidak bisa dipulihkan. "Data yang kena, tidak bisa dipulihkan lagi.. Kita berupaya keras melakukan recovery resource yang kita miliki," kata Herlan di Kantor Kominfo, Jakarta, Rabu, 26 Juni 2024.
Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan tidak ada indikasi kebocoran data imbas gangguan serangan siber terhadap PDNS 2 di Surabaya. "Tadi hasil rapat dengan Komisi I tidak ada indikasi dan belum ada bukti terjadinya kebocoran data," kata Budi Arie singkat dalam wawancara cegat usai rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Gedung DPR RI, Kamis, 28 Juni 2024.
Budi Arie mengatakan upaya pemulihan PDNS 2 masih terus dilakukan. Pihaknya menargetkan pemulihan penuh terhadap PDNS 2 ditargetkan tuntas pada pertengahan Agustus 2024.
Dalam kesempatan terpisah di Istana Kepresidenan pada Senin, 25, Budi Arie mengungkapkan peretas meminta uang tebusan sebesar 8 juta dollar AS (sekitar Rp 131,2 miliar). Namun pemerintah enggan membayar permintaan tersebut.
Pilihan Editor: Kisah Awan, Anak Buruh Tani Masuk UGM Tanpa Tes dan Bebas Biaya
Foto 
