Kapolri Ingin Santri jadi Polisi karena Tahan Godaan, Dosen Hukum: Ada Kegagalan Perekrutan Polisi

TEMPO.CO, Jakarta - Dosen hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai keinginan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang memprioritaskan santri menjadi anggota polisi itu karena kegagalan dalam perekrutan polisi. Menurut Sigit, para santri yang berminat menjadi anggota polisi akan lebih kokoh dalam menahan godaan saat bertugas. “Ini pengakuan bahwa ada kegagalan dalam sistem pendidikan dalam rekrutmen polisi,” kata Abdul saat dihubungi, Jumat, 7 Februari 2025.

Abdul mengatakan, selain memprioritaskan jalur santri, semestinya perlu ada pembenahan dan penguatan terhadap sistem perekrutan polisi yang mengedepankan pendidikan anti-korupsi untuk mencegah lahirnya polisi korup. Yang terpenting adalah menghilangkan budaya pungutan dalam penerimaan calon polisi maupun pendidikan jabatan.

Kebiasaan pungutan itu seperti sudah dimaklumi oleh para calon. Situasi itulah, kata Abdul, yang menjadi pemantik lahirnya polisi korup. Ia pun meminta agar kondisi ini mendapat perhatian serius dari jajaran pimpinan Polri. “Meskipun tetap ada prioritas terhadap santri atau ahli agama lain, tetap pola pendidikan dalam rekrutmen yang nomor satu harus diperbaiki dan dibersihkan,” tutur dia. 

Dalam keterangan resminya, Kapolri tidak ingin polisi hanya memahami tugas kepolisian saja. Dia berharap polisi mempunyai kematangan karakter untuk mampu mengayomi dan menjadi contoh masyarakat. Ia yakin bahwa para santri bisa memenuhi keinginannya. “Karena dibekali iman yang kuat, sehingga pada saat menghadapi tantangan godaan semuanya bisa bertahan,” ucap Sigit melalui keterangan resminya, Rabu, 5 Februari 2025.

Pernyataan Sigit itu disampaikan bersamaan dengan pembukaan pendaftaran anggota Polri 2025 mulai  5 Februari hingga 6 Maret mendatang. Merujuk laman resmi penerimaan Polri, terdapat empat jalur seleksi dimulai dari Akademi Kepolisian, Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana, Bintara, dan Tamtama.

Alur pendaftarannya dimulai dengan sosialisasi penerimaan, pendaftaran online, verifikasi online, pakta integritas, rikmin awal, pemeriksaan kesehatan I, CAT psikologi, TKK aspek pengetahuan, sidang menuju pemeriksaan kesehatan II, pemeriksaan kesehatan II, uji kesehatan jasmani, wawancara PSI dan PMK, rikmin akhir, supervisi tim panitia pusat, dan sidang akhir kelulusan.