Kasus Suap Auditor BPK, Begini Permintaan Menteri Eko pada Sekjen

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo sempat ragu soal apakah dirinya pernah memberi perintah pada Sekretaris Jenderal Kemendesa Anwar Sanusi agar hasil audit Kemendesa mendapat opini wajar tanpa pengecualian. Mulanya dia mengatakan tak pernah menyampaikan hal itu, namun keterangannya berubah.

"Saya hanya sampaikan saya mau yang terbaik," kata Eko dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Rabu, 20 September 2017. Ia hadir sebagai saksi untuk terdakwa Sugito, eks Inspektur Jenderal dan Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan Itjen Kemendes Jarot Budi Prabowo.

Baca : Kasus Suap BPK, Menteri Desa Bantah Pernah Bertemu Auditor BPK

Jaksa penuntut umum KPK menunjukkan bukti berupa surat arahan dari Sekjen Kemendesa Anwar Sanusi. Isinya, "Sesuai arahan Pak Menteri bahwa kita sudah melakukan perubahan dan cukup optimis dari perubahan tersebut hasilnya adalah WTP". Eko menanggapi surat itu dengan bertanya, "Apakah itu kriminal (ingin mendapat WTP)?"

Namun Eko membantah dengan tegas bahwa dirinya telah memerintahkan anak buahnya untuk menyuap auditor BPK demi mendapat opini WTP. Dia pun mengaku tak tahu soal anak buahnya yang patungan untuk menyuap.

Baca : Sidang Suap Auditor BPK, Eko Bantah Perintahkan Menyuap Demi WTP

"Tanya sama yang beri uang. Saya enggak pernah menyuruh beri uang kok," kata Eko. Ia menyatakan telah cukup keras menerapkan integritas, performativitas, dan kerja tim di kementeriannya. Dia mengatakan telah memecat dan merotasi ratusan pegawai yang tidak memenuhi tiga kriteria tersebut.

Dalam perkara ini, selain dua pejabat Kemendesa, KPK menjerat dua auditor BPK yaitu Rochmadi Saptogiri dan Ali Sadli. Keduanya disebut menerima suap sebesar Rp 240 juta dari Jarot untuk memberikan opini WTP dalam laporan keuangan Kemendesa tahun 2016.

BUDIARTI PUTRI UTAMI