Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Kriminal

KPK: Dokumen Tambahan Kasus Paulus Tannos Sudah Dikirim ke Singapura

Otoritas Singapura meminta dokumen tambahan untuk proses ekstradisi tersangka pengadaan korupsi e-KTP, Tjin Tian Po alias Paulus Tannos.

21 April 2025 | 16.16 WIB

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat ditemui di Gedung Pusat Edukasi AntiKorupsi KPK, Jakarta Selatan, 21 April 2025. TEMPO/Rizki Yusrial
Perbesar
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat ditemui di Gedung Pusat Edukasi AntiKorupsi KPK, Jakarta Selatan, 21 April 2025. TEMPO/Rizki Yusrial

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan sudah mengirim dokumen tambahan yang diminta oleh otoritas Singapura untuk proses ekstradisi tersangka pengadaan korupsi e-KTP, Tjin Tian Po alias Paulus Tannos.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

“Sepertinya sudah dikirimkan, sudah,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat ditemui di Gedung Pusat Edukasi AntiKorupsi KPK, Jakarta Selatan, Senin 21 April 2025.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Sebelumnya, Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan dokumen tambahan tersebut adalah affidavit. Dilansir dari situs resmi Universitas Atmajaya, affidavit merupakan suatu kesaksian tertulis yang diberikan oleh seorang saksi dan disumpahkan dihadapan pejabat yang berwenang. Affidavit adalah produk hukum dari negara common law, salah satunya Singapura.

Direktur Jenderal (Dirjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum Widodo menyebut sidang mengenai ekstradisi buron kasus korupsi proyek KTP elektronik Paulus Tannos di Singapura direncanakan digelar pada Juni 2025. “Diprediksi sidangnya itu bulan Juni,” ucap Widodo dilansir dari ANTARA, Rabu, 16 April 2025.

Ia menjelaskan sidang pendahuluan (committal hearing) mengenai kelayakan ekstradisi Paulus Tannos akan berlangsung pada tanggal 23 hingga 25 Juni nanti. “Kami berharap, kalau dari pihak mereka tidak ada perlawanan dan bisa menerima, segera. Langsung penetapan (ekstradisi) cepat,” tuturnya.

Menurut Dirjen AHU, Pemerintah Indonesia tidak bisa campur tangan karena kelayakan ekstradisi sudah menyangkut yurisdiksi hukum nasional Singapura. “Kita hanya menunggu hasil putusannya,” kata Widodo.

Ia pun tidak mengetahui jarak waktu antara putusan dan eksekusi ekstradisi. Namun begitu, Widodo meyakini Pemerintah Singapura akan membantu proses ekstradisi tersebut karena mengingat perjanjian bantuan hukum timbal balik (MLA) yang dijalin dengan Indonesia. “Pemerintah Singapura akan terus berupaya untuk membantu Pemerintah Indonesia karena adanya perjanjian,” kata dia.

Di sisi lain, dia menjelaskan bahwa saat ini Pemerintah Indonesia sedang melengkapi dokumen tambahan yang dimintakan Kamar Jaksa Agung (AGC) Singapura. Dokumen tersebut terkait dengan bukti-bukti yang berhubungan dengan perkara Paulus Tannos di Indonesia.“Semua dokumen sudah masuk, sudah lengkap, tapi kan ada beberapa hal yang perlu mungkin penekanan dari beberapa alat bukti, ya, terkait dengan affidavit-nya dan lain sebagainya,” kata Widodo.

Mutia Yuantisya berkontribusi dalam tulisan ini

 

 

M. Rizki Yusrial

Lulusan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam ini mulai bergabung ke Tempo pada 2024. Awal karier aktif meliput isu ekonomi dan bisnis

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus