Kuasa Hukum Suami Wali Kota Semarang Menuding KPK Tidak Sesuai Prosedur Menetapkan Kliennya sebagai Tersangka

TEMPO.CO, Jakarta - Kuasa Hukum Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri, Erna Ratnaningsi, mengatakan proses penetapan tersangka kliennya tidak sah. Hal itu ia ungkapkan setelah sidang praperadilan dengan agenda jawaban dari Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK). “Kami tetap pada permohonan kami, KPK ketika menetapkan tersangka tidak sesuai dengan prosedur hukum yang ada,” ujar Erna, Selasa, 4 Februari 2025.

Alwin bersama istrinya yang merupakan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti atau mbak Ita ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penerimaan gratifikasi, pengadaan barang dan jasa, dan pemotongan insentif pegawai atas capaian pemungutan retribusi daerah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang. Menurut Erna, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi No 21 Tahun 2014 bahwa penetapan tersangka harus disertai dua alat bukti dan pemeriksaan sebagai calon tersangka.

Sementara kliennya tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka. Namun dalam putusan MK tersebut juga dijelaskan tidak perlu ada pemeriksaan calon tersangka terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadiran calon tersangka. 

Alasan itu telah dibantah oleh tim hukum KPK Claudia dalam agenda pembacaan jawaban KPK. Menurut KPK, penetapan tersangka bergantung pada waktu ditemukannya alat bukti yang cukup, sekurang-kurangnya dua alat bukti. KPK mengklaim telah memenuhi syarat itu. 

KPK menyatakan dalam hukuman pidana di KUHAP tidak dikenal calon tersangka, sehingga pemeriksaan calon tersangka dalam tahap penyelidikan dalam kapasitas ia sebagai saksi harus dimaknai sebagai pemeriksaan calon tersangka. Menurut Claudia, putusan MK No 21 telah sejalan dengan Pasal 44 UU KPK.