Mengapa Polisi Gampang Memeras Tersangka Kriminal

Dalam gugatan itu, Arif dan Bayu meminta para tergugat mengembalikan uang Rp 1,6 miliar. Para tergugat juga diminta menyerahkan mobil Lamborghini Aventador serta sepeda motor Harley-Davidson Sportster Iron dan BMW HP4.

Bintoro membenarkan dia menjadi salah satu tergugat dalam gugatan perdata tersebut. Namun dia membantah tudingan bahwa gugatan itu dikaitkan dengan dugaan pemerasan. “Gugatannya berbeda. Di situ, saya dituduh menerima Rp 5 miliar tunai dan Rp 1,6 miliar secara transfer sebanyak tiga kali ke nomor rekening saya,” katanya seperti dilansir Antara pada Ahad, 26 Januari 2025.

Adapun untuk dugaan pemerasan, kata Bintoro, diviralkan oleh AN, tersangka tindak pidana kejahatan seksual dan perlindungan anak. Dalam perkara ini, korban meninggal di salah satu hotel di kawasan Senopati, Jakarta Selatan. Bintoro menyebutkan AN, yang tidak terima ditetapkan sebagai tersangka, menyebarkan berita bohong tentang pemerasan. "Faktanya, semua ini fitnah,” kata Bintoro beberapa hari sebelum menjalani patsus di kantor Polda Metro Jaya.

Bintoro tidak menjelaskan identitas AN. Namun diduga kuat orang berinisial AN itu merujuk pada Arif Nugroho. Namanya tercatat sebagai salah satu penggugat dalam berkas gugatan Nomor Perkara: 30/Pdt.G/225/PN JKT.Sel. Arif Nugroho—bersama Bayu Hartanto—adalah orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bintoro dalam kasus pembunuhan dan kekerasan seksual terhadap anak.

Kepala Polres Jakarta Selatan Komisaris Besar Ade Rahmat Idnal menyatakan tidak mengetahui pemerasan yang diduga melibatkan Bintoro. Namun dia memang merasa ada kejanggalan dalam penanganan kasus pembunuhan dan kekerasan seksual yang dipegang Bintoro. "Penanganan perkara sangat lama,” kata Ade dilansir dari Antara pada Senin, 27 Januari 2025.

Perkara itu baru rampung setelah Bintoro dimutasi dan posisi Kasat Reskrim digantikan oleh Ajun Komisaris Besar Gogo Galesung. "Setelah masuk kasat baru Gogo itu, saya perintahkan agar dipercepat sampai P21 dan tahap II langsung lancar."  

Peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, mengatakan praktik pemerasan yang melibatkan polisi bukan peristiwa baru. Dia mencontohkan kasus pemerasan terhadap warga negara Malaysia di arena festival musik Djakarta Warehouse Project 2024. Sebanyak 20 polisi dikenai sanksi etik karena dinilai terlibat dalam pemerasan itu.

Menurut Bambang, rawannya pemerasan di tahap penyelidikan dan penyidikan terjadi karena lemahnya pengawasan. “Sistem kontrol lemah, padahal itu ranah yang gelap dan sangat bergantung pada integritas polisi,” ujarnya. 

Selama ini, kata Bambang, publik kesulitan memantau proses hukum di tahap penyelidikan dan penyidikan. Dia mencontohkan dugaan pemerasan yang melibatkan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firli Bahuri. Penyidik telah menetapkan Firli sebagai tersangka sejak 23 November 2023. Namun ujung penanganan kasus itu tidak ada kejelasan hingga sekarang.

Celah lain yang kerap membuka peluang terjadinya pemerasan—juga praktik suap—adalah kewenangan penyelidik menerbitkan surat perintah penghentian penyelidikan. Kerawanan muncul karena tidak ada pengawasan pihak eksternal. “Bisa terjadi tawar-menawar (untuk menghentikan penyelidikan),” ujarnya. Sementara itu, di tahap penyidikan, kata Bambang, celah itu sedikit tertutup karena prosesnya dipantau oleh kejaksaan.

Bambang mencontohkan kasus kematian bocah Afif Maulana di Padang, Sumatera Barat. Penyelidikan atas kasus ini dihentikan karena dinilai tidak ada bukti yang menguatkan dugaan penganiayaan terhadap Afif. Padahal Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Lembaga Bantuan Hukum Padang justru menemukan fakta-fakta sebaliknya.  

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Ade Ary Syam Indradi (kanan) dan Kabid Propam Polda Metro Jaya Komisaris Besar Radjo Alriadi Harahap memberikan keterangan dugaan pemerasan yang dilakukan oleh mantan Kepala Satuan Reskrim Polres Jakarta Selatan, Ajun Komisaris Besar Bintoro, terhadap tersangka kasus pembunuhan sekaligus anak dari bos jaringan klinik laboratorium kesehatan, Arif Nugroho (AN) alias Bastian, serta Muhammad Bayu Haryoto, di Jakarta pada Rabu, 29 Januari 2025. TEMPO/Advist Khoirunikmah.

Bambang menyarankan institusi kepolisian membuat sistem yang memudahkan publik mengawasi kinerja polisi. Misalnya membuat situs web sistem informasi penelusuran perkara seperti yang digunakan oleh pengadilan. Dengan sistem itu, masyarakat bisa memantau tahapan penanganan kasus di kepolisian.  

Wakil Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Arif Maulana sependapat dengan Bambang. Menurut dia, kewenangan polisi sangat tinggi di tahap penyelidikan dan penyidikan, sedangkan sistem pengawasan justru lemah. “Ini yang membuka ruang penyalahgunaan wewenang,” ujar Arif.

Pendapat berbeda disampaikan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Muhammad Choirul Anam. Ia menilai sistem pengawasan sudah berjalan sesuai dengan aturan, baik di tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga ada putusan pengadilan. “Kompolnas juga bisa mengawasi,” ujarnya.

Choirul mencontohkan adanya proses gelar perkara sebagai bentuk pengawasan di tahap penyelidikan. Proses ini menjadi penentu untuk melanjutkan penyelidikan atau justru sebaliknya. Masyarakat juga diberi ruang mengoreksi hasil penyelidikan polisi melalui gugatan praperadilan.  

Namun Choirul tidak memungkiri masih ada celah terjadinya pemerasan dan suap di tiap tahap penanganan perkara. “Ya, harus kita awasi memang kinerja, profesionalisme, dan akuntabilitas mereka,” ujarnya. Dia setuju untuk mempidanakan anggota kepolisian yang terbukti menerima suap atau memeras. “Selain diproses secara etik, harus dipidanakan,” katanya. ●

Alif Ilham Fajriadi berkontribusi dalam penulisan artikel ini