Perlawanan Susno

Jalan di depan rumah di kompleks Puri Cinere, Depok, mendadak ramai siang itu. Selasa pekan lalu, puluhan wartawan, baik cetak maupun televisi, berkumpul di depan bangunan berlantai dua dan berpagar besi hitam. Mereka menunggu kemunculan pemilik rumah yang dikabarkan hendak menggelar jumpa pers.

Pemilik rumah di Jalan Cibodas 1 nomor tujuh itu adalah Komisaris Jenderal (Purnawirawan) Susno Duadji, bekas Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI yang terseret kasus korupsi. Yang membuat para pemburu berita heran, dari luar pagar tak terlihat tanda-tanda persiapan apa pun. Pagar dan pintu depan rumah tertutup rapat. Garasi yang bisa menampung dua mobil pun terlihat kosong melompong.

Di tengah penantian wartawan, yang muncul justru tiga jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Hari itu tim dari Seksi Pidana Khusus Kejaksaan kembali menyambangi rumah Susno untuk mengirimkan surat panggilan ketiga. Surat panggilan terakhir itu dilayangkan kembali lantaran Susno mangkir pada dua panggilan sebelumnya.

Ketika tim jaksa mengetuk-ngetuk pintu pagar, yang keluar hanya penjaga rumah. "Bapak sudah beberapa bulan tak ke sini," kata lelaki yang mengaku bernama Yadi tersebut. Menurut dia, tuannya sudah tak menempati lagi rumah itu sejak 2010.

Siang itu, jaksa pun terpaksa balik kanan. Mereka hanya bisa menitipkan surat panggilan untuk Susno kepada Yadi. Sama seperti dua surat sebelumnya, surat terakhir juga meminta Susno menghadap ke kejaksaan agar hukuman penjara yang mesti ia jalani bisa segera dilaksanakan. Kejaksaan memanggil Susno setelah menerima salinan putusan Mahkamah Agung. Putusan tanggal 22 November 2012 itu menolak permohonan kasasi yang diajukan jaksa dan Susno.

Sebelumnya, pada 24 Maret 2011, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Susno bersalah. Menurut majelis hakim, Susno terbukti menyunat dana pengamanan pemilihan kepala daerah Jawa Barat pada 2008.

Susno, sewaktu menjabat Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, memotong anggaran pengamanan yang semestinya menjadi jatah kepolisian tingkat resor dan sektor. Dari total dana pengamanan Rp 8 miliar, Susno mengambil Rp 5 miliar. Uang itu, antara lain, dia pakai untuk membeli rumah di Jalan Wijaya IV, Jakarta Selatan.

Menurut hakim, Susno juga terbukti bersalah karena menerima suap Rp 500 juta dari Haposan Hutagalung melalui Sjahril Djohan. Uang itu berkaitan dengan kasus penggelapan modal usaha penangkaran ikan arwana yang mandek di Badan Reserse Kriminal Polri. Haposan adalah pengacara Ho Kian Kuat, pemodal yang merasa ditipu Anwar Salma, pemilik PT Salmah Arowana Lestari. Adapun Sjahril berperan sebagai perantara yang menghubungkan Haposan dengan Susno.

Dalam dua kasus yang berkas perkaranya menjadi satu itu, majelis hakim yang diketuai Charis Mardiyanto menghukum Susno tiga setengah tahun penjara. Bekas Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini juga diwajibkan mengganti kerugian negara Rp 4 miliar.

Tak terima dengan putusan itu, Susno mengajukan permohonan banding. Namun, pada 9 November 2011, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperkuat putusan pengadilan tingkat pertama. Bahkan majelis hakim banding menaikkan kerugian yang harus dibayar Susno menjadi Rp 4,2 miliar.

Setelah menerima salinan putusan kasasi, kejaksaan mengira bisa segera mengirim Susno ke penjara dan memaksa dia membayar kerugian negara. Namun Susno dan pengacaranya kembali melawan. Mereka memanfaatkan celah dalam putusan hakim.

Pengacara Susno, Fredrich Yunandi, mempersoalkan putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang tak mencantumkan perintah agar Susno segera ditahan. Fredrich pun mempertanyakan putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang tak memperbaiki bolong itu. "Putusan seperti itu batal demi hukum," katanya. Pada tingkat Mahkamah, hal serupa terjadi. Kendati Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi jaksa dan Susno, tak ada perintah penahanan terhadap Susno. "Jadi masalahnya selesai. Pak Susno tak harus dipenjara," ujar Fredrich.

Karena itu, menurut dia, Susno tak akan memenuhi panggilan jaksa meski sudah dipanggil tiga kali. Bila jaksa berani menjemput paksa, kata Fredrich, Susno akan memperkarakan kejaksaan. "Kami sudah lapor ke Mabes Polri, biar jaksa ditangkap," ucapnya.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Arif Zulhan Yani heran terhadap sikap Susno yang berubah-ubah. Menurut dia, sewaktu menerima surat panggilan pertama awal Februari lalu, Susno sempat menyanggupi untuk dieksekusi. Hanya, dalam surat balasan atas panggilan pertama itu, dia meminta ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Cibinong.

Waktu itu, menurut Arif, Susno beralasan bahwa dia merupakan peniup peluit (whistleblower) dalam kasus penggelapan pajak oleh Gayus H. Tambunan. Bila dipenjara bersama Gayus di Sukamiskin, Bandung, "Susno merasa terancam," kata Arif sambil menunjukkan salinan surat balasan Susno yang diteken Untung Sunaryo, pengacara Susno lainnya. Menurut Arif, Susno berubah sikap setelah menunjuk Fredrich sebagai kuasa hukumnya. "Dia tiba-tiba minta eksekusi dibatalkan."

Perlawanan Susno dan pengacaranya mendapat dukungan Yusril Ihza Mahendra, pengacara dan bekas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menurut dia, agar hukuman penjara Susno bisa dilaksanakan, hakim seharusnya mencantumkan perintah penahanan dalam putusannya.

Yusril merujuk pada Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ayat 1 pasal itu antara lain menyebutkan putus­an pidana harus memuat perintah penahanan. Bila tidak, menurut ayat 2, putusan batal demi hukum. "Hanya orang yang tidak mengerti bahasa Indonesia yang tidak mengerti itu," ujar Yusril.

Sewaktu membela salah seorang kliennya, Yusril pernah menguji materi ketentuan tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Dia meminta Mahkamah Konstitusi mempertegas keharusan putusan pidana memuat perintah penahanan itu.

Namun, pada 22 November 2012, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Yusril. Menurut Mahkamah Konstitusi, demi rasa keadilan, orang yang terbukti bersalah harus dihukum meski putusan hakim tak mencantumkan perintah eksekusi.

Menurut Mahkamah Konstitusi, bila diartikan seperti keinginan Yusril, Pasal 197 KUHAP akan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah pun menganulir ayat 1 huruf k, yang mengharuskan pencantuman perintah eksekusi itu.

Meski sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi, menurut Yusril, Susno tetap tak bisa ditahan. Alasannya, putusan Mahkamah Konstitusi tak berlaku surut. Putusan tersebut hanya berlaku untuk putusan hakim yang diketuk setelah Mahkamah Konstitusi membacakan putusannya. Untuk mengatasi kebuntuan hukum ini, menurut Yusril, jaksa bisa mengajukan permohonan peninjauan kembali. "Alasannya demi kepentingan hukum," kata Yusril.

Ahli hukum dari Universitas Trisakti, Yenti Ganarsih, mengatakan, untuk memenuhi rasa keadilan, Susno harus dipenjara. "Secara substansi dia bersalah, jadi harus dihukum," ujar Yenti. Namun Yenti pun mengaku prihatin dengan tidak cermatnya para hakim dalam membuat putusan. "Hakim seakan-akan sengaja membuat putusan ini tak bisa dieksekusi."

Jaksa Agung Basrief Arief masih meminta Susno memenuhi panggilan ketiga jaksa pada Senin pekan ini. Menurut dia, kejaksaan belum berencana memanggil paksa Susno karena masih mengupayakan jalan terbaik untuk putusan hakim. "Eksekusinya lebih cepat lebih baik," kata Basrief.

Febriyan, Febriana Firdaus, Indra Wijaya, Ilham Tirta (Depok)

Kasus yang kini dihadapi Komisaris Jenderal (Purnawirawan) Susno Duadji, 59 tahun, tak bisa dilepaskan dari "perseteruan"-nya dulu dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kasus yang kemudian dikenal dengan "Cicak versus Buaya" itulah yang kemudian, dalam perjalanannya, membuka kasus-kasus yang melibatkan lulusan Akademi Kepolisian 1977 tersebut menjadi tersangka.

Juli 2009