Kenapa Polisi Tembak Polisi Terus Terjadi?

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Barat Abdul Aziz mendukung langkah Polda Sumbar yang ingin mengusut praktik tambang ilegal. Menurut dia, di Solok Selatan, banyak sindikat tambang ilegal. "Siklus kejahatan tambang ilegal telah berani membunuh polisi di kantor polisi sendiri," katanya.

Kasus polisi tembak polisi sudah beberapa kali terjadi di Indonesia. Salah satu yang terkenal adalah penembakan Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Hutabarat oleh Bharada Richard Eliezer pada 8 Juli 2022. Penembakan ini dilakukan atas instruksi atasan mereka, Ferdy Sambo, yang saat itu menjabat Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri.

Kasus lain terjadi di berbagai daerah. Misalnya, Ajun Inspektur Dua (Aipda) Ahmad Karnain yang tewas ditembak rekannya, Aipda Rudi Suryanto, di Lampung Selatan, Lampung, pada 4 September 2022. Ada pula Brigadir Kepala (Bripka) MN yang menembak Brigadir Satu (Briptu) HT hingga tewas di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, pada 2021.

Guru besar kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meliala, mengatakan konflik dan persaingan di antara sesama personel polisi bisa begitu keras. Hal yang bisa menahan mereka agar tidak meledak adalah sikap tak enak dengan senior ataupun komandan. Perilaku nekat melukai muncul pada anggota yang sudah hilang kendali.

Adrianus Meliala menilai kasus AKP Dadang dipicu situasi menjelang pensiun yang menyebabkan tekanan ekonomi. Dadang saat ini berusia 57 tahun dan akan pensiun tiga tahun lagi. Kesempatannya meraup penghasilan dari bisnis ilegal tertutup akibat penangkapan korban. “Ini yang membuatnya ngamuk,” ujarnya.

Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, mengatakan kasus polisi tembak polisi tak bisa dilihat hanya persoalan normatif. Alasannya, aturan penggunaan senjata api sudah diatur jelas dalam Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2022. 

Aturan itu mengatur siapa saja anggota Polri yang boleh menyimpan dan menggunakan senjata api, dengan memenuhi prasyarat tertentu. Syarat itu dari kepangkatan, masa dinas, hingga kesehatan, baik mental maupun jasmani. 

Ia menilai ada tiga penyebab peristiwa penembakan antar-polisi sering berulang. Pertama, berhubungan dengan perilaku dan mentalitas individu personel yang lemah. Perilaku itu dipicu pragmatisme dan materialisme yang melingkupi jajaran kepolisian.

Kedua, perilaku yang berakar dari materialistik itu tecermin dalam gaya hidup hedonis dan sikap pragmatis saat pengambilan keputusan. Dengan demikian, semua keputusan hanya berdasarkan ukuran-ukuran materi. Implementasinya di lapangan adalah menerobos aturan untuk mengumpulkan kekayaan. "Salah satunya menjadi beking usaha ilegal," Bambang mengungkapkan.

Ketiga, ketidaktegasan Kapolri dalam menegakkan peraturan internal ataupun perundangan serta tebang pilih penegakan hukum. Menurut dia, hal ini telah mengakibatkan jatuhnya sejumlah korban di jajaran kepolisian sendiri. 

Sementara itu, anggota komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Ida Oetari Poernamasari, sepakat dengan Bambang dan Adrianus ihwal aturan penggunaan senjata api (senpi) oleh polisi. Ia pun mengungkapkan pengawasan senpi tersebut. "Sesuai dengan ketentuan, setiap anggota yang membawa senpi harus melalui tes psikologi," ujarnya kepada Tempo, Sabtu, 23 November 2024.

Tes itu dilakukan untuk mengetahui polisi tersebut layak atau tidak menggunakan senpi. Selain itu, kelayakan penggunaan senpi harus dievaluasi pada waktu tertentu. "Pimpinan dan pengawas internal juga berkewajiban menjalankan perannya, mengingatkan, dan mensupervisi," tutur Ida.