Rechtsverwerking: Jalan Keluar Mengurai Sengketa Lahan yang Ruwet

Saat petugas Pengadilan Negeri Jakarta Barat membacakan putusan sita jaminan, Hercules bersama anak buahnya datang kelasi lokasi tanah yang disengketakan. Mereka memasang plang pemberitahuan tentang putusan sita jamin tersebut. Mereka juga melarang segala bentuk aktivitas di atas lahan tersebut selama proses peradilan.

Juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Barat Martin Ginting mengatakan pemasangan plang tersebut di luar penetapan pengadilan. Pengadilan hanya memposisikan obyek perkara dalam status quo. Karena itu, aktivitas di lahan tersebut masih diperbolehkan selama tidak mengubah status tanah. “Berada dalam status quo artinya tidak boleh dialihkan, tidak boleh dijaminkan,” kata Martin, Kamis, 13 Februari 2025.

Martin membantah telah melibatkan Hercules, Ketua Umum Gerakan Indonesia Bersatu atau Grib Jaya, dan kelompoknya dalam menjalankan sita jaminan tersebut. “Kami hanya didampingi kepolisian untuk membantu pengamanan,” ujarnya.

Pengacara Rosalina, Rivai Kusumanegara, mengatakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 90 PK/PDT/2003 tertanggal 26 Oktober 2004 memang menyatakan tanah Girik No C 1741 dan C 1740 adalah milik Thio Ju Auw serta Thio Ju Thiong.

Syahdan, Handy mengklaim sebagai penerima kuasa dan ahli waris dari Thio Ju Auw. Putusan inilah yang menjadi dasar bagi Handy dan Hercules menduduki tanah tersebut. Namun, kata Rivai, pada 2008, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan nomor 1679 K/PDT/2008 yang menyatakan tanah tersebut milik Rosalina dan Hartawan.

Menurut Rivai, Handy kembali mengajukan gugatan perdata ke PN Jakarta Barat dengan nomor perkara 975/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt. Namun gugatan ini ditolak hingga tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Meski demikian, Handy tidak mau menyerah. “Handy Musawan dkk kembali menggugat dengan register perkara 423/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt,” ucapnya.

Pengacara Handy, Amos Cadu Hina, mengatakan kliennya yakin tanah itu milik Thio Ju Auw, Thio Ju Jiong, Thio Ju Ang, dan Thio Ju Pet Nio, sesuai dengan putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung pada 2004. Handy Musawan, Lulu Indrawati, dan Jauw Hok Goan mengklaim sebagai ahli waris pemilik lahan dengan alas hak girik tersebut. “Thio Ju Auw adalah ibu dari Handy dan Lulu, sementara Jauw Hok Goan adalah sepupu mereka,” tutur Amos.

Amos mengatakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 90 PK/PDT/2003 tertanggal 26 Oktober 2004 menyatakan tanah itu milik Thio bersaudara. “Tapi putusan tersebut tidak ada kekuatan eksekutorial sehingga tidak dapat dieksekusi,” katanya. “Jadi putusan ini ngambang saja. Menang tapi tidak bisa dieksekusi, sampai sekarang.”  

Amos mengatakan keikutsertaan Hercules dalam kasus itu sudah berjalan sejak 2018. Awalnya Handy memberikan surat kuasa kepada Hercules untuk mendampinginya merebut lahan tersebut. “Itu 2018 yang ada surat kuasanya,” ujarnya. “Tapi untuk yang sekarang tidak ada. Mungkin hanya karena sama-sama pernah masuk penjara, jadi Pak Hercules ikut turun.” 

Saat dimintai konfirmasi, Hercules mengklaim sebagai pemilik lahan itu. “Pengadilan sudah sita karena 80 persennya punya saya,” tutur Hercules.

Plang informasi penyitaan tanah seluas 31.920 meter persegi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat di Jalan Daan Mogot Kilometer 18, Kalideres, Jakarta, 8 Februari 2025. Tempo/Alif Ilham Fajriadi

Dosen hukum agraria Universitas Gadjah Mada, Ananda Prima Yurista, mengatakan persoalan sengketa tanah di Indonesia memang ruwet. Pihak-pihak yang beperkara bisa terus saling gugat di pengadilan. Karena itu, jarang sekali kasus sengketa lahan berakhir dengan eksekusi. “Sejauh yang saya tahu, kasus pertanahan itu akan selalu bolak-balik di proses peradilan,” katanya.

Menurut Nanda, persengketaan tanah bisa terus bergulir selama pihak-pihak yang mengaku memiliki hak atas tanah tersebut bisa membuktikan kepemilikannya. Bahkan alas hak berupa girik yang pencatatannya hanya di tingkat desa bisa digunakan untuk melawan sertifikat yang pencatatannya sudah di tingkat negara. “Secara normatif, selama penguasaan fisik, bisa saja girik menang,” ucap Nanda.

Ahli hukum agraria Universitas Trisakti, Irene Eka Sihombing, sependapat dengan Ananda. Menurut dia, publikasi negatif dalam sistem pertanahan di Indonesia membuka celah sengketa lahan. Dengan demikian, persoalan hanya berputar di proses peradilan tanpa ada kepastian eksekusi.

Karena itu, Irene mengusulkan agar sistem peradilan pertanahan di Indonesia diubah. Hakim yang menangani perkara pertanahan juga sudah harus mulai menggunakan Lembaga Rechtsverwerking. “Kalau hakim berani menerapkan Lembaga Rechtsverwerking, semestinya pemegang sertifikat itu dilindungi sepanjang perolehan sertifikatnya benar,” kata Irene.

Rechtsverwerking adalah doktrin hukum yang berlaku setelah Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5/1960 terbit. UU Pokok Agraria yang mengacu pada hukum adat mengatur ada masa daluarsa lahan sepanjang tak diusahakan karena menyalahi fungsi sosial tanah. Karena itu, doktrin rechtsverwerking mengatur pembuatan sertifikat atas sebuah lahan sebagai pengakuan yang sah atas kepemilikannya.

Karena itu putusan Lembaga Rechtsverwerking, kata Irene, akan berpatokan pada kepemilikan sertifikat. Jika sudah memiliki sertifikat selama lima tahun secara berturut-turut tanpa ada gugatan, seharusnya tidak bisa dikalahkan oleh penggugat dengan alas hak apa pun. “Sekalipun ada yang mengaku dan meyakinkan bahwa itu tanah punya dia, kalau sudah absen selama lima tahun, ya, kehilangan hak menuntut,” ujar Irene.

Putusan Lembaga Rechtsverwerking harus dijadikan putusan final yang mengikat dan tidak bisa dilakukan banding. Masalahnya, kata dia, lembaga peradilan di Indonesia tidak boleh menolak perkara. Dengan demikian, perkara sengketa lahan akan terus terjebak di proses peradilan. ●

Lani Diana berkontribusi dalam penulisan artikel ini