Peradilan Militer dan Pengusutan Dugaan Korupsi Basarnas

POLEMIK penanganan dugaan korupsi Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas menunjukkan penyelesaian kejahatan yang dilakukan anggota militer aktif makin sulit. Sebelumnya, upaya Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap korupsi pengadaan helikopter AW 101 juga tak tuntas karena penanganannya dialihkan kepada Tentara Nasional Indonesia dengan acuan mekanisme penanganan kasus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.