Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
INFO NASIONAL - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menghadiri kampanye anti politik uang dengan tema "Hajar Serangan Fajar" di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jum'at, 14 Juli 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kepala BPIP yang menjabat dua periode ini, menegaskan tindakan politik uang merupakan nilai tidak terpuji bahkan tercela. Yudian mengapresiasi kegiatan yang digelar KPK ini. "Gerakan ini sangat bagus dan strategis, untuk mencegah hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila,” kata dia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Gerakan "Hajar Serangan Fajar" yang melibatkan masyarakat, terlebih generasi muda, dinilai bagian dari Pancasila dalam tindakan (Pancasila in Action).
Yudian menambahkan, politik uang merupakan bagian dari korupsi yang tidak memberikan edukasi kepada masyarakat. Rakyat Indonesia harus bergerak bersama, bergotong royong mencegah perilaku ini.
Ia mengingatkan seluruh calon peserta pemilu dari semua partai politik, baik calon dari legislatif daerah sampai pusat, kepala daerah sampai presiden, tetap menjaga integritas. "Kita harapkan pesta demokrasi ini sangat aman, nyaman dan tertib dan tidak dinodai dengan politik uang.”
Ketua KPK Komjen Pol Firli Bahuri mengapresiasi BPIP yang terus mendampingi KPK dalam Pembinaan Ideologi Pancasila kepada masyarakat terutama generasi muda.
Menurut dia, ada empat hal yang masih menjadi persoalan Indonesia, yakni narkotika, terorisme, radikalisme dan korupsi. "Mari kita gotong royong menghentikan persoalan ini dengan berbagai cara, seperti memberikan pendidikan politik dengan politik berintegritas,” ucap Firli.
Ia juga berpesan kepada anggota partai politik untuk menjaga stabilitas politik, sehingga Pemilu 2024 tidak dikotori dengan politik uang. "Praktek politik uang dan korupsi sudah jelas melanggar sila pancasila satu sampai lima yang berkaitan.”
Praktek politik uang, Firli melanjutkan, sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan survei pada pemilu sebelumnya, dari jumlah pemilih 72 persen, 47 persen melakukan politik uang. Bahkan politik uang didominasi oleh perempuan umur 35 tahun ke atas. "Dari hasil analisis kami penyebabnya adalah faktor ekonomi, tekanan sosial, politis dan pihak lain", ucapnya.
Ironisnya, politik uang bahkan dianggap sudah biasa dan lazim di kalangan masyarakat, yaitu mencapai 46,7 persen. "Kita melihat ini tidak sehat, karena masyarakat masih memilih calon yang korup.”
Karena itu, KPK terus berupaya memberikan edukasi kepada masyarakat, mengajak kepada komponen bersma-sama menggaungkan menolak politik uang. Target program ini adalah kepada ibu-ibu dengan menggerakan anak-anak muda atau milenial.
"Kalau sadar suara rakyat adalah suara tuhan, maka jangan diperjual belikan suara rakyat,” ujar Firli. “Pilihlah calon-calon pemimpin bangsa, tanpa mempertaruhkan uang, ayo wujudkan pemilu 2024 tanpa politik uang dan tanpa korupsi.”
Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari dan Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja mengapresiasi dan mendorong kegiatan tersebut, kajian dan survei dari KPK tersebut menjadi gerakan antisipasi bersama agar tidak terus terjadi terutama Pemilu tahun 2024.
Sebagai penyelenggara pemilu mereka juga mengaku siap menjalankan tugasnya dan fungsinya untuk mewujudkan pemilu yang bersih dari politik uang. "Program ini diharapkan menjadi perjuangan bersama menegakan demokrasi Indoneisa yang berasaskan Pancasila,” ujar Hasyim. (*)
Foto 
