Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
INFO NASIONAL- Manajemen pengelolaan limbah kotoran ternak diperlukan pada setiap kelompok tani penerima program pengembangan desa korporasi sapi. Apalagi, dengan jumlah sapi yang besar, tanpa pengelolaan yang baik justru bisa beresiko memunculkan masalah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramono meminta program korporasi sapi dari Kementerian Pertanian itu dikawal. Program itu mengajarkan peternak untuk bisa lebih maju lagi dengan mengelola jumlah sapi yang besar."Termasuk limbah kotoran sapi ini bagaimana nanti pengelolaannya," kata bupati yang akrab disapa Mas Dhito itu pada Jumat 4 Februari lalu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam program pengembangan desa korporasi sapi, ada 1,000 ekor sapi yang diperuntukkan bagi lima kelompok di Kecamatan Ngadiluwih. Tiap kelompok mendapatkan 100 sapi pejantan untuk fattening atau pengggemukan dan 100 sapi betina untuk breeding atau pembibitan.
Terkait limbah kotoran sapi yang banyak, Mas Dhito meminta perlu dipikirkan agar limbah itu bisa dikelola baik supaya peternak mendapatkan nilai lebih. Bentuk pengelolaan itu memanfaatkan limbah kotoran seperti biogas, atau pupuk organik.
Untuk melakukan pendampingan program dan pengembangan desa korporasi sapi, beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) telah melakukan kunjungan lapangan. Bantuan sarana pengelolaan limbah menjadi biogas pun sudah ada di tiap kandang kelompok. Hanya saja, tidak memadai dengan jumlah kotoran yang banyak.
Peralatan pengolahan biogas terlihat belum berfungsi maksimal. Bahkan, ada kelompok dengan kondisi kandang semi umbaran untuk breeding banyak kotoran sapi. Di sisi lain, ada juga kelompok yang mengelola limbah kotoran sapi, selain untuk biogas, juga dibuat kompos kering.
Hal itu perlu menjadi perhatian, apalagih jumlah sapi yang diterima bakal bertambah. Dari 1.000 ekor sapi, sudah diditribusikan 400 ekor sapi jantan dan 146 ekor sapi betina. Sisanya diperkirakan pada Maret 2022 mendatang.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Tutik Purwaningsih mengatakan, pengelolaan limbah untuk semua kelompok itu berbeda perkembangannya. Ada kelompok yang sudah tahap uji coba, ada juga yang masih belajar. "Masih perlu waktu untuk menata secara lebih baik," tuturnya.(*)
