Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
INFO NASIONAL - Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani menanggapi kebijakan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada mantan pekerja PT Sritex yang akan dibayarkan dari hasil penjualan aset perusahaan. Menurutnya, mekanisme tersebut akan memakan waktu lama. Ia pun meminta pemerintah untuk mendorong PT Sritex agar segera memenuhi kewajibannya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ia juga menilai praktik pemutusan hubungan kerja (PHK) yang sering terjadi menjelang Hari Raya Idul Fitri, terutama tanpa adanya kepastian pembayaran hak-hak pekerja perlu menghadirkan klausul dalam undang-undang ketenagakerjaan yang memberikan sanksi tegas terhadap perusahaan yang melakukan hal tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Tak hanya itu, Irma pun menyoroti PT Sritex yang memiliki 11 anak perusahaan, tetapi menyerahkan pembayaran THR kepada pemerintah. Ia menekankan, seharusnya perusahaan dapat mengalokasikan anggaran dari anak perusahaannya untuk membayar THR karyawan yang terkena PHK. Menurutnya, tidak adil jika seluruh tanggung jawab diserahkan seluruhnya kepada pemerintah.
“Hanya karena merasa pemerintah support sedemikian besar karena Sritex ini punya pekerja yang besar dan dianggap menjadi aset nasional, semuanya diserahkan kepada pemerintah,” ujarnya dalam Rapat Komisi IX dengan Menteri Ketenagakerjaan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 11 Maret 2025.
Dalam rapat tersebut, ia turut mengimbau Kementerian Tenaga Kerja untuk mendorong perusahaan agar tidak mengalihkan beban kerugian mereka kepada pemerintah. Menurutnya, para pemilik perusahaan seharusnya menunjukkan empati terhadap kesejahteraan para pekerja, terutama menjelang Hari Raya.
Selain itu, Irma turut mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam menangani kasus Sritex, sehingga tidak menjadi preseden bagi perusahaan lain yang mengalami pailit untuk mengajukan perlakuan serupa.
Politisi Fraksi Partai NasDem itu juga mendesak pemerintah untuk mengambil langkah nyata guna membantu para pekerja yang terdampak, termasuk dengan memberikan bantuan sosial jika memungkinkan.
“Dan kalau bisa Pak Menteri, sampaikan kepada pemerintah kalau ada yang bisa didiskresikan untuk bisa memberikan bansos dalam bentuk apapun tolong juga itu bisa dilakukan oleh pemerintah.” (*)
