Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
INFO NASIONAL - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengajukan tambahan anggaran untuk Tahun Anggaran 2025 kepada Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam rapat kerja yang digelar di Gedung DPR RI Jakarta, Senin, 10 Juni 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Tambahan anggaran ini diperlukan untuk mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025. Kepala BNPT, Komjen Pol. Mohammed Rycko Amelza Dahniel, menjelaskan bahw dukungan anggaran akan digunakan untuk meningkatkan efektivitas dua program prioritas nasional. "Melalui dua prioritas nasional BNPT yaitu program Deradikalisasi Luar Lapas dan program Kegiatan Kesiapsiagaan Nasional," kata dia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Usulan tambahan anggaran ini juga diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan agenda pemerintah dalam menyukseskan berbagai kegiatan nasional dan internasional yang diadakan di Indonesia. "Persetujuan usulan tambahan anggaran akan meningkatkan dukungan anggaran bagi output prioritas nasional," kata Rycko.
Ia mengungkapkan sejumlah tantangan yang dihadapi dalam program deradikalisasi, seperti terbatasnya anggaran dan sarana-prasarana. "Termasuk belum adanya shelter atau penampungan khusus bagi sasaran deradikalisasi yang dilengkapi dengan fasilitas dan sistem keamanan yang memadai serta modul yang tepat," ujarnya.
Dalam rapat kerja ini, BNPT juga melaporkan bahwa seluruh temuan hasil pemeriksaan dan rekomendasi atas Laporan Keuangan BNPT Tahun 2022 oleh BPK telah tuntas 100 persen ditindaklanjuti pada 2 April 2024.
Rycko menegaskan bahwa BNPT telah menggunakan anggaran yang diberikan pemerintah pusat dengan sebaik-baiknya untuk menunjang tugas pencegahan dan penanggulangan terorisme. Hal ini terbukti dari pencapaian tidak terjadinya serangan terorisme pada 2023 (zero attack) dan perbaikan peringkat Indonesia dalam Global Terrorism Index (GTI).
Namun, Rycko mengingatkan bahwa keberhasilan ini tidak boleh membuat semua komponen bangsa terlena, sebab ancaman terorisme masih merupakan fenomena gunung es.
Pengajuan usulan tambahan anggaran BNPT mendapatkan dukungan dari anggota Komisi III DPR Supriansa dari Fraksi Golkar. "Jangan pernah ragu minta anggaran sebesar-besarnya untuk menjamin keamanan Rakyat Indonesia. Negara harus hadir di tengah-tengah masyarakat," ujarnya.
Senada, Anggota DPR Komisi III dari Fraksi Nasdem, Jacky Uli, menegaskan bahwa fenomena gunung es dalam terorisme di Indonesia perlu terus diwaspadai. "Seperti yang disampaikan tadi, terorisme seperti fenomena gunung es. Penambahan anggaran sebisanya kita setujui kalau perlu ditambah. Untuk urusan bangsa dan negara tidak perlu ragu-ragu," ujarnya. (*)
Foto 
