Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
INFO NASIONAL - BPJS Ketenagakerjaan menggelar Social Security Summit 2024, di Tebet, Jakarta Selata, pada Selasa, 26 November 2024. kegiatan bertema Bergerak Bersama Membangun Indonesia Sejahtera ini menjadi forum diskusi yang menghadirkan solusi inovatif dan strategi kolaboratif untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh negara dengan penduduk berpenghasilan menengah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo mengatakan, Saat ini Indonesia Tengah dihadapkan pada tiga tantangan utama dalam mencapai visi Indonesia emas 2045. Yakni, jeratan middle income trap, pemanfaatan bonus demografi dan mengentaskan kemiskinan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Jika tidak segera kita atasi, kondisi ini akan mengancam stabilitas ekonomi dan juga produktivitas nasional serta memperkecil peluang Indonesia untuk lepas dari ancaman middle income trap,” ujarnya.
Ia mengatakan, tantangan ini menjadi salah satu fokus utama dari pemerintahan Presidan Prabowo Subianto lewat gagasannya Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu, penyelenggaraan sistem jaminan sosial penting bagi para pekerja baik pekerja formal ataupun informal yang menjadi pekerja rentan agar bisa mencapai kesejahteraan.
Anggoro menjelaskan, penyelenggaraan sistem jaminan sosial dengan standar praktik dunia yakni International Labour Organization (ILO) sebagai badan global yang bertanggungjawab dalam menyusun dan mengawasi standar ketenagakerjaan internasional penting karena berkaitan dengan perlindungan sosial, kesejahteraan pekerja, dan pembangunan ekonomi yang inklusif.
Di sisi lain, ia pun menjabarkan tantangan dalam penyelenggaraan sistem jaminan sosial yang terletak pada sedikitnya pekerja informal yang terlindungi. Anggoro mengatakan, saat ini baru 13 persen pekerja informal yang terdaftar dalam layanan BPJamsostek. Pihaknya pun menggunakan pendekatan komunitas sebagai solusi untuk menjaring para pekerja informal.
“Kita sekarang menggunakan cara pendekatan komunitas. Masuk ke komunitas petani, komunitas nelayan, komunitas keagamaan. Mau tidak mau seperti itu,” katanya.
Pendekatan tersebut dilakukan untuk mempermudah sosialisasi dengan melibatkan tokoh komunitas yang dapat mengingatkan masyarakat akan pentingnya keanggotaan BPJamsostek.
Ia berharap, melalui diskusi yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, akademisi dan organisasi masyarakat sipil ini dapat mengidentifikasi langkah konkret untuk memperkuat sistem jaminan sosial, meningkatkan daya saing ekonomi serta menciptakan kesempatan yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat indonesia.
“Sinergi dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan sangat diharapkan untuk dapat bersama mewujudkan universal coverage 99,5 persen perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di tahun 2045.” kata dia. (*)