Bupati Kediri Dorong Pelaku UMKM Urus Perizinan BPOM dan PKRT

INFO NASIONAL – Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bertemu dengan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Lapangan Desa Duwet di Kecamatan Wates, Kediri, Jawa Timur, Sabtu, 8 Juni 2024. Di sela-sela pertandingan Pencak Dor, sebuah tradisi yang menggeliat di Kediri, bupati yang kerap disapa Mas Dhito itu meminta para pelaku usaha untuk mengurus perizinan usaha mereka.

Salah satunya, Anitasari, pemilik usaha jamu tradisional dari Dusun Babadan yang berjualan di depan lapangan Desa Duwet. Mas Dhito menyarankan Anitasari untuk mengurus izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). “Memiliki izin BPOM tidak hanya akan meningkatkan daya saing usaha jamu tradisional, tetapi juga akan memberikan jaminan kepada konsumen akan khasiat dan keamanan produk,” ujar dia.

Menurut Mas Dhito, setelah mendapatkan izin, harga jual jamu juga bisa naik. Dia pun berjanji akan membantu Anitasari dalam proses pengurusan perizinan yang diperlukan untuk pengembangan usahanya.

Selain usaha jamu tradisional, Mas Dhito juga berkomunikasi dengan pelaku usaha lainnya, termasuk UMKM yang memproduksi detergen cair. Walada, penjaga stan UMKM detergen cair tersebut, mengaku bahwa usahanya disarankan untuk mengurus izin edar agar dapat berkembang lebih lanjut. Mas Dhito menjanjikan bantuan dalam proses pengurusan izin, khususnya izin Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT).

Pertandingan Pencak Dor di Lapangan Desa Duwet, Kediri, Jawa Timur, bukan hanya menjadi hiburan bagi ribuan pengunjung yang hadir pada Sabtu malam, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM setempat untuk mendapatkan dorongan dari Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, terutama dalam hal perizinan. Dukungan ini tidak hanya berhenti pada saran, tetapi juga berlanjut dengan tawaran bantuan dalam proses pengurusan izin yang diperlukan untuk pengembangan usaha.

Pemkab Kediri berkomitmen dalam mendorong pertumbuhan UMKM melalui pemberian izin usaha yang sesuai dan mendukung, demi meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat lokal. (*)