Hidayat Minta Penggunaan Pajak Harus Transparan

INFO MPR - Paguyuban Fiskus Indonesia yang dipimpin Harris bertemu dengan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid, di ruang kerja lantai 9, Gedung Nusantara III, Kompleks MPR/DPR/DPD Jakarta, Selasa, 10 Oktober 2017. Kedatangan mereka bertujuan menyampaikan aspirasi masalah perpajakan dan lembaganya.

Harris mengatakan saat ini telah diajukan Rancangan Undang-undang (RUU) mengenai Ketentuan Umum Perpajakan. Dalam rancangan itu, disebut akan dibahas banyak hal tentang pajak, salah satunya lembaga pajak. Menurut Harris, kebutuhan bangsa ini semakin besar. Karena itu, Fiskus ingin lembaga pajak menjadi lembaga yang kuat dan independen. “Kami ingin lembaga pajak berdiri sendiri. Ini penting, sebab kelak pajak akan menjadi sektor yang menjadi gantungan bangsa dan negara,” ujarnya.

Menerima aspirasi tersebut, Hidayat berharap Fiskus juga melakukan audensi dengan fraksi-fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam soal perpajakan, Hidayat mempertanyakan belum adanya perubahan terhadap sarana publik kendati semua sekarang sudah dipajaki. “Sudah dipajaki kok kehidupan belum berubah. Karena itu, saya mendorong agar Fiskus mencari tahu di mana masalah dalam perpajakan. Sudah banyak pajak kok kita ngutang terus,” ucapnya.

Kata Hidayat, sebagai pihak pembayar pajak, masyarakat harus tahu hak dan kewajiban membayar pajak. Jadi, tidak hanya sekadar membayar tapi juga mempunyai hak untuk menikmati pajak. Untuk itu, Hidayat berharap agar pajak ini bisa dikelola secara efektif sehingga bisa menyelamatkan negara dari utang. “Penggunaan pajak harus transparan demi kemaslahatan," katanya. (*)