Pj Bupati Banyuasin Genjot Capaian Kinerja dan Dipuji Tim Evaluasi Kemendagri

Meski Banyuasin bukan termasuk daerah penghitungan inflasi, namun Hani terus melakukan upaya pengendalian sesuai arahan Pemerintah Pusat agar inflasi daerah tetap rendah atau stabil, dengan sejumlah strategi. “Untuk mempertahankan keterjangkauan harga kami rutin menggelar operasi pasar murah yang disertai dengan memantau harga kebutuhan pokok di berbagai kecamatan hingga tingkat distributor,” kata Hani.   

Pemkab Banyuasin juga serius menjaga harga kebutuhan pokok dan ketersediaan pasokan pangan, terutama padi, cabe dan jagung. Hal ini terlihat dengan pembangunan jaringan irigasi, peningkatan produksi padi, pemberian bibit ikan, penyaluran cadangan pangan, hingga mengajak masyarakat ikut andil dalam gerakan menanam sayur-sayuran.

“Untuk kelancaran distribusi kami meningkatkan pembangunan ruas jalan, melakukan penguatan dan perluasan kerja sama antar daerah,” ujar Hani.

Berbagai upaya juga dilakukan Pemkab Banyuasin dalam hal mengatasi stunting, inovasi unggulan dalam bentuk Pelayanan Kolaboratif, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam pemberantasan stunting, tercatat angka prevalensi stunting Kabupaten Banyuasin pada 2023 sebesar 20,42 persen. Jumlah ini lebih rendah dari angka stunting nasional 21,5 persen.

Pada Mei 2024 tercatat sebanyak 52.413 balita di Banyuasin. Dari jumlah tersebut yang diukur sebanyak 44.715 orang atau 85,31 persen, dan ditemukan balita stunting sebanyak 976 orang.

“Untuk penanganan penurunan stunting kami telah melakukan berbagai upaya antara lain intervensi sensitif, dengan pelayanan KB dan pendampingan keluarga beresiko stunting sebanyak 2.287 Tim Pendamping Keluarga," kata dia.

Selain itu, Pemkab Banyuasin melalui OPD terkait melakukan pemeriksaan kesehatan calon pengantin sebanyak 486 pasangan, memberikan BLT Januari-Desember 2024 dengan target sebanyak 8.869 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), pemberian Bansos kesejahteraan keluarga periode Januari-Juni sebanyak 28.097 KPM.

“Kami juga melakukan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH dengan target hingga Desember 2024 diatas 2000 unit. Dalam 3 bulan terakhir telah terealisasi 40 unit, khususnya untuk keluarga stunting,” ujar Hani.

Ada pula pelayanan kolaboratif yang diwujudkan Pemkab Banyuasin antara lain pelayanan kesehatan, pelayanan KB dan Pelayanan Sosial yang digelar setiap minggu di lokasi yang telah ditentukan. Bahkan kepada ibu hamil kekurangan energi kronik Pemkab Banyuasin memberikan makan tambahan kepada sebanyak 381 penduduk, serta melakukan pendampingan terhadap 1.000 balita kurus bermasalah gizi.

“Kami memberikan tablet tambah darah pada ibu hamil remaja putri, dan calon pengantin sebanyak 44.879 orang, skrining anemia remaja putri kepada 5.300 orang, dan pemantauan tumbuh kembang anak sebanyak 52.413 orang," ujarnya.

Sehingga terlihat sangat signifikan kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di tiga tahun terakhir, tahun 2021 IPM Banyuasin sejumlah 69.15, tahun 2022 naik menjadi 69.95 dan tahun 2023 naik cukup signifikan menjadi 70.67. Tentu hal ini diiringi dengan adanya pengangkatan tenaga honor menjadi ASN PPPK sebanyak 2.323 orang dari 7.283 orang sehingga masih tersisa Honorer sebanyak 4.960 orang dan telah disetujui melalui SK Kemenpan RB Nomor B/1006/M.SM.01.00/2024.

Capaian nilai Monitoring Centre For Prevention dari Komite Pemberantasan Korupsi (MCP KPK) juga naik dari tahun 2020 dengan jumlah 52.54, tahun 2021 naik menjadi 66.75, tahun 2022 kembali naik 66.29 dan tahun 2023 sangat signifikan naik menjadi 76.85. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dari Cukup menjadi Baik, terlihat dari tahun 2020 berjumlah 50.12 (CC), tahun 2021 51.6 (CC), tahun 2022 57.19 (CC) dari nilai Cukup menjadi Baik di tahun 2023 dengan jumlah 70.23 (BB). 

Pendapatan Asli Daerah pun meningkat sejak kepemimpinan Hani dari target tahun 2023 sejumlah Rp177.200.000.000 terealisasi Rp165.277.426.297 menjadi Rp292.981.700.000 di 2024 dengan realisasi sampai 14 juni 2024 sejumlah Rp81.096.912.348.

Berbagai program dan kegiatan yang telah dilakukan Pemkab Banyuasin juga telah menunjukkan dampak sangat positif bagi masyarakat, diantaranya turunnya angka kemiskinan ekstrem menjadi 0,56 persen dari tahun 2022 yang berada pada angka 3,07 persen (data P3KE Kemenko PMK 2024), dan tingkat pengangguran terbuka 2023 juga turun sebesar 0,4 persen berdasarkan data BPS Banyuasin.

Dengan capaian kinerjanya yang kinclong, tak heran di periode Triwulan III ini Pemkab Banyuasin di bawah komando Hani Syopiar Rustam berhasil meraih sejumlah penghargaan. Penghargaan tersebut antara lain: Penghargaan dari Menteri Desa PDTT pada Mei 2024 di Makassar; Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13 pada Mei 2024; Penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai Hasil Pengawasan Kearsipan Kategori A dan Kinerja Terbaik di Prov. Sumsel, Mei 2024; serta meraih PWI Sumsel Award 2024 atas Peran Aktif Sebagai Sahabat PWI di Griya Agung Palembang, Senin 10 Juni 2024.

Salah satu Tim Evaluasi, Plh. Inspektur IV Itjen Kemendagri, Dr. Ihsan Dirgahayu, mengatakan untuk realisasi dari 10 Indikator, Pj. Bupati Banyuasin telah sangat baik dari sebelum Desember 2023 dan Maret 2024. Ke depan pada laporan evaluasi kinerja berikutnya, pihaknya berharap semua target dan capaian dalam 10 Indikator kinerja  terealisir lebih baik lagi dan dapat disampaikan dampaknya agar Kinerja dari Kepala Daerah yakni Pj. Bupati Banyuasin dapat terukur dengan lebih baik lagi.

Dalam Evaluasi Kinerja kali ini, Pj. Bupati Banyuasin didampingi oleh Sekretaris Daerah, Asisten II, Staf Ahli Bupati, Kepala Bappeda dan Litbang, Kepala Bapenda, Kadis PMPTSP, Kadis Kominfo. SP, Kadis Koperindag, Inspektur Banyuasin, Kadis Perkebunan dan Peternakan, Kadis Nakertrans, Kepala Kesbangpol, Kepala BPKAD, Kadis Kesehatan, Kadis Dikbud, Kadis PUPR, Kadis Sosial, Kadis TPH (Pertanian), Kepala BPBD, Kadis Lingkungan Hidup, dan Kabag Tapem Setda  Kabupaten Banyuasin. (*)