<font size=2 color=#FF9900>MESIR</font><br />Agar Diktator Tak Terulang

"SAYA tidak bersalah. Saya hanya kambing hitam,” mantan Menteri Perumahan Ahmed Magh­rabi berteriak keras dari dalam mobil tahanan yang membawanya ke Pengadilan Kairo, Rabu dua pekan lalu. Maghrabi merupakan satu dari beberapa petinggi Mesir era Mubarak yang diadili atas tuduhan pencucian uang, penyalahgunaan wewenang dan kekayaan negara, serta korupsi.

Selain itu, mantan Menteri Pariwisata Zuheir Garana serta taipan baja dan petinggi di Partai Demokratik Nasional (NDP), Ahmed Ezz, berada dalam mobil yang sama. Seperti halnya Maghrabi, Garana dan Ezz membantah tuduhan pengadilan.

Puluhan mobil mengikuti kendaraan yang membawa Maghrabi, Garana, dan Ezz ke pengadilan. Teriakan kemarahan rakyat Mesir mengiringi perjalanan mereka. ”Ada pencuri. Ada perampok uang kita,” warga berteriak di sepanjang jalan, disertai bisingnya bunyi klakson.

Bekas Menteri Perdagangan dan Industri Rashid Mohamed Rashid mungkin lebih beruntung. Meski harus menjalani persidangan di pengadilan, Rashid tak harus mendengar langsung caci-maki warga.

Setelah Husni Mubarak lengser dari tampuk pemerintahan 11 Februari lalu, bersih-bersih di kalangan pejabat pemerintahan pun dilakukan. Pemerintah sementara yang saat ini dipegang militer mulai menyelidiki para pejabat yang dinilai dekat dengan Mubarak. Pemerintah mulai memeriksa kekayaan mereka. Penangkapan para kaki-tangan Mubarak dilakukan pemerintah sejak 17 Februari lalu.

Mantan Menteri Dalam Negeri Habib al-Adly, yang berwenang atas 500 ribu aparat keamanan, dituding telah menyalahgunakan kekuasaannya dengan menyerang demonstran pada aksi penggulingan Mubarak, 25 Januari hingga 11 Februari lalu. Bentrok antara aparat dan demonstran itu menewaskan setidaknya 300 pengunjuk rasa.

Pencekalan juga dilakukan pemerintah Mesir terhadap para pejabat pemerintah lainnya, seperti mantan perdana menteri Atef Obeid, bekas Menteri Kebudayaan Faruk Husni, mantan kepala radio dan televisi pemerintah Usamah al-Sheikh, serta sembilan pengusaha lainnya yang dianggap memiliki hubungan dekat dengan Mubarak. Putra Mubarak, Gamal, juga dituduh telah memanfaatkan posisi ayahnya dalam mencari keuntungan bagi beberapa perusahaannya.

Tak hanya pencekalan dan penangkapan, pemerintah juga membekukan kekayaan para pejabat itu. Jaksa telah membekukan rekening bank Al-Adly dan anggota keluarganya sekitar 420 ribu pound Mesir dan US$ 680 ribu yang diduga telah dialihkan dari perusahaan kontraktor ke rekening pribadinya.

Pemerintah Mesir juga berupaya mengusut dan membekukan aset kekayaan Mubarak dan keluarganya di Swiss. Di sana Mubarak diduga memiliki simpanan puluhan juta franc. Mubarak juga diduga memiliki rekening rahasia di Mesir, termasuk deposito US$ 147 juta untuk istri dan US$ 100 juta untuk anak-anaknya. Jaksa Abdel Magid Mahmud telah meminta pembekuan semua aset mereka di dalam negeri.

Tak ingin rezim otoriter model Mubarak kembali terulang, sebuah komite ahli hukum yang ditunjuk oleh pemerintah sementara mengusulkan perubahan delapan pasal konstitusi Mesir, yang akan diajukan pada referendum nasional bulan depan.

Kepala Komite Peradilan Tariq al-Bishri mengatakan perubahan akan membatasi masa jabatan presiden, memudahkan warga Mesir mencalonkan diri sebagai presiden, memastikan pengawasan peradilan lebih kuat, dan membatasi kekuasaan pemerintah untuk mempertahankan hukum darurat.

Anggota Komite, Sobhi Saleh, seorang pengacara yang sebelumnya mewakili gerakan Islam yang dilarang, Ikhwanul Muslimin, di parlemen, meng­­­­­­­­­gambarkan perubahan itu sebagai prestasi bersejarah. ”Saya sangat puas,” katanya.

Namun kalangan yang menemukan bukti keterlibatan tentara dalam penyiksaan dan pelanggaran hak asasi manusia selama kerusuhan penggulingan Mubarak menolak usul itu. ”Saya tidak yakin masyarakat Mesir dapat bertahan lama dengan gagasan aneh dan penguasaan tentara yang sangat besar,” kata analis politik dan blogger yang berbasis di Mesir, Issandr el-Amrani.

Suryani Ika Sari (Al-Jazeera, Washington Post, Guardian, AP, Reuters, BBC)