<font size=2 color=#FF9900>PALESTINA</font><br />Kembali Bergandeng Tangan

SERATUSAN orang itu berkumpul di sebuah alun-alun di Jalur Gaza. Mereka menari dan berteriak sambil membawa bendera hijau serta kuningwarna Hamas dan Fatah. ”Persatuan Nasional!” ”Fatah dan Hamas, satu tangan!” Di Manara Square, Ramallah, yang diduduki Otoritas Palestina, perayaan serupa digelar. ”Ini hari yang sangat berharga bagi kami karena bersatunya dua bagian negara,” kata Mahmoud Taha, 27 tahun, salah satu pengorganisasi kampanye di Facebook.

Kedua faksi, Fatah dan Hamas, telah meneken perjanjian rekonsiliasi pada pertemuan di Kairo, Rabu pekan lalu. ”Kami telah menutup halaman hitam yang penuh permusuhan,” kata Presiden Palestina Mahmud Abbas, pemimpin Fatah. Dia berjanji segera berkunjung ke Jalur Gaza, yang dikuasai Hamas. Abbas tidak pernah menginjakkan kaki lagi di sana sejak kedua kelompok berseteru pada 2007.

Rekonsiliasi yang difasilitasi Mesir itu membuat Israel uring-uringan. Langkah ini dianggap merusak upaya perdamaian Israel-Palestina. Amerika Serikat dan Israel telah mengecap Hamas sebagai organisasi teroris. ”Otoritas Palestina harus memilih perdamaian dengan Israel atau dengan Hamas. Tidak akan ada perdamaian dengan keduanya karena Hamas berusaha keras menghancurkan Israel,” kata Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Israel langsung membekukan dana dari pajak, yang seharusnya dialirkan ke pemerintah Palestina, sekitar US$ 80 juta

Rujuk Fatah-Hamas itu digelar di markas besar badan intelijen Mesir. Televisi Mesir tidak menayangkan secara langsung rujuk bersejarah ini. Proses editing gambar malah tidak menampilkan jabat tangan antara Mahmud ­Abbas dan pemimpin Hamas, Khaled Meshal.

Rekonsiliasi ini sudah lama dinanti rakyat Palestina. Dipicu oleh revolusi di dunia Arab, kaum muda Palestina menuntut bersatunya kedua faksi. Desakan ini menguat sejak demonstrasi besar Maret lalu. Khawatir ketidakpuasan ini akan menjadi bumerang, dua kubu akhirnya memutuskan berdamai.

Pemberontakan di Suriah, yang menjadi tempat Hamas berlindung, membuat organisasi ini gelisah. Bila rezim Suriah tumbang, salah satu pijakan Hamas goyah. Di sisi lain, Mesir menunjukkan siap berhubungan dekat dengan kelompok Islam setelah Presiden Husni Mubaraksekutu Fatahdigulingkan.

Setelah rekonsiliasi ini, kedua faksi akan membentuk pemerintah transisi. Pemerintah sementara ini akan mempersiapkan pemilihan parlemen dan presiden dalam waktu satu tahun dan mengelola rekonstruksi di Jalur Gaza. Perjanjian juga mengatur pemilihan Dewan Nasional Palestina, badan pengambil keputusan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), dan menyiapkan masuknya Hamas ke PLO.

Abbas membantah perdamaian dengan Hamas akan merugikan upaya perdamaian Palestina-Israel. Dia menegaskan Palestina ”berkomitmen meneken perjanjian dan resolusi konflik kedua negara berdasarkan batas pada 1967 antara Israel, Tepi Barat, dan Jalur Gaza”.

Meshal mengatakan Hamas akan mendirikan negara Palestina yang independen serta benar-benar berdaulat di Tepi Barat dan Jalur Gaza, dengan ibu kota Yerusalem. ”Kami siap menyelesaikan rekonsiliasi dan mengubah kata-kata menjadi kenyataan di lapangan,” kata Meshal. Kedua kubu kini harus sama-sama melepaskan tahanan.

Ada perincian pembagian kekuasaan lain yang harus dituntaskan: membentuk pemerintahan dan memilih perdana menteri, mengorganisasi pemilu, serta memilih Dewan PLO. Mereka juga harus menyatukan pasukan keamanan, yang pernah bertempur saat Hamas menguasai Gaza.

Sesuai dengan kesepakatan, Otoritas Palestina, yang didominasi Fatah, akan terus menangani keamanan di Tepi Barat. Hamas melakukan hal yang sama di Jalur Gaza. Keduanya akan membentuk komite keamanan bersama. ”Hanya boleh ada satu senjata untuk satu otoritas,” kata Abbas.

Jika terlaksana, perjanjian ini akan memudahkan Palestina mendapat pengakuan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dunia internasional sebagai sebuah negara merdeka.

Ninin Damayanti (Guardian, Washington Post, Al-Jazeera, Hareetz)