Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga non-pemerintah berbasis di Amerika Serikat, Human Rights Watch atau HRW melaporkan, Pemerintah Cina secara signifikan tengah mengurangi jumlah masjid di dua provinsi yakni Ningxia dan Gansu di bawah kebijakan "konsolidasi masjid".
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Ini merupakan pelanggaran terhadap hak atas kebebasan beragama," demikian pernyataan Human Rights Watch yang diterbitkan di jurnal mereka, Rabu, 22 November 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pihak berwenang Cina telah menonaktifkan, menutup, menghancurkan, dan mengubah masjid untuk keperluan sekuler sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk membatasi praktik Islam. Pihak berwenang telah menghilangkan unsur arsitektur Islam, seperti kubah dan menara, dari banyak masjid lainnya, kata HRW.
"Pemerintah Cina tidak 'mengkonsolidasikan' masjid seperti yang diklaimnya, tetapi menutup banyak masjid sehingga melanggar kebebasan beragama," kata Maya Wang, penjabat Direktur Human Rights Watch Cina. "Penutupan, penghancuran, dan pengalihfungsian masjid oleh pemerintah Tiongkok adalah bagian dari upaya sistematis untuk mengekang praktik Islam di Cina."
Hukum Cina mengizinkankan orang untuk beribadah hanya di tempat ibadah yang agamanya diakui secara resmi, dan pihak berwenang mempertahankan kontrol ketat atas rumah ibadah. Sejak 2016, ketika Presiden Xi Jinping menyerukan "Sinisisasi" agama – yang bertujuan untuk memastikan bahwa Partai Komunis Cina (CCP) menjadi penengah kehidupan spiritual masyarakat – kontrol negara atas agama semakin menguat.
"Konsolidasi masjid" dirujuk dalam dokumen CCP pusat pada April 2018 yang menguraikan strategi nasional multi-cabang untuk "Sinisisasi" Islam – atau menjadikannya lebih Cina, kata HRW.
Dokumen ini menginstruksikan CCP dan lembaga-lembaga negara di seluruh Tiongkok untuk "memperkuat manajemen standar pembangunan, renovasi dan perluasan tempat-tempat Ibadah Islam."
Dokumen tersebut mencatat bahwa prinsip utama di balik "manajemen" tersebut adalah bahwa "seharusnya tidak ada tempat ibadah Islam yang baru dibangun" untuk "memadatkan jumlah keseluruhan [masjid]."
Meskipun ada pengecualian, dokumen ini menyatakan bahwa "semestinya ada lebih banyak penghancuran [masjid] daripada pembangunan."
Di Ningxia, Human Rights Watch menyatakan telah memverifikasi dan menganalisis sejumlah video dan foto yang diunggah oleh Muslim Hui ke internet dan menggunakan citra satelit untuk menguatkan video dan gambar itu, serta untuk memeriksa implementasi kebijakan di dua desa, menemukan dari tujuh masjid di desa-desa itu, empat di antaranya rusak parah.
Tiga bangunan utama telah dihancurkan, dan satu tempat wudhu yang rusak di bagian dalamnya. Pihak berwenang telah menyingkirkan kubah dan menara di ketujuh masjid itu.
Human Rights Watch tidak dapat menentukan jumlah masjid yang ditutup atau dialihfungsikan di seluruh Ningxia dan Gansu karena dokumen resmi tidak memberikan rincian yang tepat.
Dua peneliti spesialis Muslim Hui, Hannah Theaker dan David Stroup, dalam sebuah laporan penelitian yang akan segera terbit, memperkirakan bahwa sepertiga masjid di Ningxia telah ditutup sejak 2020.
Sebuah laporan Radio Free Asia pada Maret 2021 memperkirakan bahwa antara 400 dan 500 masjid menghadapi penutupan di Ningxia, yang memiliki 4.203 masjid pada 2014.
Menurut HRW, Pemerintah Cina mengklaim bahwa kebijakan konsolidasi masjid bertujuan untuk "mengurangi beban ekonomi" umat Islam, terutama mereka yang tinggal di daerah miskin dan pedesaan.
Sejauh ini Pemerintah Cina belum mengeluarkan tanggapan atas pernyataan HRW.
HRW
Foto 
