Survei: Joe Biden Unggul Tipis atas Donald Trump dalam Pemilihan Presiden Amerika

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Jajak pendapat pemilihan Presiden Amerika Serikat menunjukkan bahwa Joe Biden unggul tipis atas Donald Trump.
Komisi pemilihan Myanmar membatalkan pemilihan umum di sejumlah daerah konflik dengan alasan keamanan.
Komite Sentral Partai Komunis Cina mendukung reunifikasi Taiwan dengan Cina daratan.

AMERIKA SERIKAT

Survei Unggulkan Joe Biden

Calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat, Joe Biden, di Chester, Pennsylvnia, 26 Oktober 2020. Reuters/Kevin Lamarque

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

JAJAK pendapat Reuters/Ipsos menjelang pemilihan Presiden Amerika Serikat menunjukkan bahwa Joe Biden, kandidat dari Partai Demokrat, unggul 51 persen atas Donald Trump, kandidat inkumben dari Partai Republik, dengan 43 persen suara. Data yang dirilis pada Rabu, 27 Oktober lalu, itu memperlihatkan persaingan ketat keduanya terjadi di negara bagian, seperti Florida dan Texas. Adapun The Economist memperbarui pemodelan prediksinya dan kini menunjukkan bahwa Biden punya 96 persen peluang memenangi suara elektoral dan 99 persen suara populer.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Rakyat Amerika akan memilih presidennya pada Selasa, 3 November 2020. Namun separuh penduduk sudah mengirim surat suaranya lewat pos lebih awal. Menurut data US Elections Project di University of Florida, lebih dari 75 juta orang memilih metode ini dan jumlahnya lebih dari 53 persen pemilih dalam pemilihan presiden 2016.

Analis politik mengatakan bahwa mereka lebih yakin tentang hasil pemungutan suara tahun ini karena masyarakat tampaknya jauh lebih yakin soal suara mereka. Jajak pendapat Reuters/Ipsos memperlihatkan kurang dari 7 persen pemilih yang belum memutuskan pilihannya. “Karena ada lebih sedikit pemilih yang ragu-ragu, Biden lebih konsisten untuk mencapai dukungan di atas 50 persen,” kata Kyle Kondik, analis politik di University of Virginia, kepada Reuters.

MYANMAR

Pembatalan Pemilu di Daerah Konflik

AUNG San Suu Kyi, pemimpin de facto Myanmar, mencoblos di tempat pemungutan suara di Naypyidaw pada Kamis, 29 Oktober lalu. Perempuan 75 tahun itu memberikan suara lebih awal untuk pemilihan umum yang akan berlangsung pada 8 November nanti. Komisi pemilihan mengizinkan warga negara berusia 60 tahun ke atas mencoblos lebih awal untuk mengurangi risiko penularan Covid-19.

Pemilihan ini diikuti oleh 92 partai politik, termasuk Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Suu Kyi serta Partai Solidaritas Persatuan dan Pembangunan yang disokong militer. Para kandidat akan memperebutkan 664 kursi di parlemen, yang seperempatnya sudah dialokasikan untuk wakil militer.

Komisi pemilihan membatalkan pemilihan di sejumlah daerah konflik dengan alasan keamanan sehingga lebih dari 1,5 juta penduduk kehilangan hak politik. Keputusan ini membuat kredibilitas pemilihan dipertanyakan. “Prosedur komisi untuk membatalkan itu tidak transparan dan konsisten,” ujar Min Zaw Oo, Direktur Eksekutif Institute for Peace and Security Myanmar, kepada Al Jazeera.

Pembatalan ini kebanyakan terjadi di Negara Bagian Rakhine, tempat konflik pecah antara tentara dan milisi Tentara Arakan. NLD kalah besar melawan Partai Nasional Arakan di Rakhine dalam pemilihan 2015. Pembatalan juga terjadi di kantong-kantong etnis minoritas yang kurang mendukung NLD.

CINA

Klaim Reunifikasi Taiwan Secara Damai

Perayaan Hari Nasional Taiwan di Taipei, Taiwan, 10 Oktober 2020. Reuters/Ann Wang

SIDANG pleno Komite Sentral Partai Komunis Cina, pertemuan terpenting partai itu, pada Kamis, 29 Oktober lalu, memutuskan sejumlah besar kebijakan nasional. Menurut Reuters, salah satu keputusan pentingnya adalah mendukung reunifikasi Taiwan dengan Cina daratan dan pembangunan selat secara damai. Cina memandang Taiwan sebagai provinsi yang memberontak dan ingin menegakkan kedaulatannya atas negeri itu dengan paksa bila perlu.

Sidang juga memutuskan untuk mempertahankan kemakmuran dan stabilitas jangka panjang buat Hong Kong dan Makau. Cetak biru kebijakan yang lebih rinci dari keputusan ini akan ditetapkan dalam sidang Kongres Rakyat Nasional, parlemen negeri itu, pada tahun depan.

Kemandirian menjadi tema rencana lima tahunan partai karena berkurangnya sirkulasi ekonomi global dan kembali ke ekonomi dalam negeri. Komite menetapkan model ekonomi “sirkulasi ganda”, yang pertama kali diusulkan oleh Presiden Xi Jinping pada Mei lalu. Model ini membuat Cina bergantung terutama pada “sirkulasi domestik”—yang tidak terlalu rentan terhadap sanksi dan turbulensi internasional—dalam melaksanakan pembangunan dengan dukungan sumber daya eksternal melalui “sirkulasi internasional”, yang memungkinkan Cina tetap terbuka terhadap investasi dan perdagangan asing.