5 Kesepakatan Brexit Theresa May yang Ditentang Menteri Inggris

Dominic Raab [REUTERS]

Hak Ekspatriat di Eropa dan Inggris

Salah satu kekhawatiran terbesar setelah referendum Brexit pada 2016 adalah apa yang akan terjadi pada warga Uni Eropa di Inggris dan warga Inggris di Eropa.

Ribuan orang Polandia, Romania dan Bulgaria telah kembali ke negara asal dalam dua tahun terakhir di tengah ketidakpastian masa depan mereka di Inggris. Banyak warga Inggris di Spanyol dan Prancis memutuskan untuk kembali pulang.

Baca: Kabinet Inggris Setujui Rancangan Kesepakatan Brexit

Menurut kesepakatan, orang-orang akan dapat bekerja dan belajar di mana mereka saat ini tinggal dan dalam beberapa situasi akan dapat bergabung dengan kerabat.

Meskipun imigrasi merupakan masalah besar selama kampanye referendum Brexit, kesepakatan akhir mengenai hak warga negara belum menjadi masalah besar bagi pendukung Brexit karena masih akan menghentikan migran baru datang ke Inggris dari Uni Eropa, kecuali mereka telah diberikan visa kerja.

Uang Perpisahan

Kesepakatan itu juga mencakup rincian berapa banyak Inggris harus membayar Uni Eropa untuk memutuskan hubungan, diperkirakan pada angka sekitar 39 miliar Poundsterling.

Jumlah itu termasuk kontribusi Inggris untuk anggaran tahunan Uni Eropa hingga 2020, termasuk pembayaran komitmen luar biasa dan kewajiban lainnya hingga 2020.

Meskipun pendukung Brexit terbebani, ini belum menjadi masalah besar bagi mereka yang tahu akan menerima kerugian keuangan jika meninggalkan Uni Eropa, meskipun mereka percaya uang itu sepadan dengan kebebasan tidak terbelenggu dari kontrol Uni Eropa.

Perbatasan Irlandia

Segera menjadi jelas selama pembicaraan bahwa titik panas terbesar adalah perbatasan antara Republik Irlandia dan Irlandia Utara.

Perbatasan hanya muncul pada 1922 ketika Negara Bebas Irlandia terbentuk.

Setelah bertahun-tahun kekerasan dan kerusuhan di selatan Irlandia, Kerajaan Inggris akhirnya setuju untuk membiarkan Irlandia yang sebagian besar Katolik untuk merdeka tetapi sebagian besar enam kabupaten Protestan di Ulster akan tetap berada di Inggris.

Negara Bebas Irlandia menjadi Republik Irlandia pada 1949 dan 20 tahun kemudian kerusuhan pecah di utara karena umat Katolik menuntut diakhirinya diskriminasi atas pekerjaan dan perumahan.

Demi Mandat Brexit

Tentara Republik Irlandia (IRA) menyatakan perang terhadap negara Inggris dan mencoba memaksa Irlandia bersatu.

Perselisihan berakhir pada 1998, dengan penandatanganan Good Friday Agreement dan dipermudahnya akses melintasi perbatasan, telah menjadi kunci untuk menjaga perdamaian di Ulster.

Pemerintah Inggris, di bawah tekanan dari sekutu mereka, Partai Persatuan Demokrat (DUP), menolak untuk menerima perbatasan antara Irlandia Utara dan Republik, yang akan merusak perdagangan di Ulster.

Uni Eropa menyarankan menjaga perbatasan terbuka tetapi menambahkan pemeriksaan di pelabuhan dan bandar udara yang melintasi Laut Irlandia antara Irlandia Utara dan Inggris, Skotlandia dan Wales. Hal ini membuat DUP marah.

Perjanjian Backstop

Uni Eropa menginginkan perjanjian Backstop (perjanjian perdagangan lintas batas Irlandia-Inggris-Uni Eropa) yang mencakup periode antara 29 Maret 2019, ketika Inggris secara resmi meninggalkan Uni Eropa, dan Desember 2020 sebagai akhir periode transisi.

Selama berbulan-bulan David Davis, eks Menteri Brexit dan penggantinya Dominic Raab telah menolak Backstop yang diusulkan Uni Eropa, yang akan membuat Irlandia Utara tetap di pabean dan pasar tunggal serikat tetapi memperkenalkan pengawasan di Laut Irlandia.

Raab menyarankan seluruh Inggris harus tetap bergabung di serikat pabean de facto dengan Uni Eropa. Akhirnya keduanya membuat konsesi dan mencapai kesepakatan.

Baca: 700 Ribu Warga Inggris Gelar Demo Menolak Brexit

Kepala negosiator Uni Eropa, Michel Barnier, menerima seluruh Inggris akan tetap dalam serikat bea cukai dengan Uni Eropa sementara pemerintah Konservatif setuju untuk menerima pengaturan kepabeanan khusus lebih dalam untuk Irlandia Utara.

Ini memancing kemarahan DUP, yang sekarang mengancam untuk menarik dukungan koalisi di parlemen Inggris.

Tetapi Uni Eropa juga menginginkan Inggris untuk mematuhi peraturan Uni Eropa tentang lingkungan, pajak, aturan pasar tenaga kerja, bantuan negara dan persaingan. Inilah yang ditentang pro Bexit.

Usulan Uni Eropa ini juga membuat Boris Johnson menyebut usulan itu akan membuat Inggris menjadi semacam negara budak.

Masa Depan Hubungan Dagang Inggris - Uni Eropa

Perjanjian tersebut mencakup deklarasi tujuh halaman yang tidak mengikat hubungan perdagangan masa depan kedua pihak, meskipun semua rincian masih harus dinegosiasikan.

Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire mengatakan kesepakatan itu merupakan kabar baik bagi ekonomi Prancis.

"Jika Inggris tetap di serikat pabean, kita harus yakin bahwa Inggris menghormati semua aturan Eropa termasuk aturan fiskal dan norma lingkungan," kata juru bicara pemerintah Prancis Benjamin Griveaux.

Tiga pemimpim Uni Eropa dari kiri ke kanan yaitu Kanselir Jerman Angela Merkel, Perdana Menteri Inggris, Theresa May, dan Presiden Prancis, Emmanuel Macron. PA

Alasan mengapa bagian perjanjian ini sangat singkat karena perjanjian Backstop akan membuat Inggris tetap efektif dalam serikat pabean dan pasar tunggal, hal yang telah membuat marah banyak anggota parlemen Inggris.

"Tidak ada negara demokratis yang pernah mendaftar untuk terikat oleh rezim yang begitu luas, yang dikenakan secara eksternal tanpa kontrol demokratis atas hukum yang akan diterapkan, atau kemampuan untuk memutuskan untuk keluar dari pengaturan."

Baca: Survei Ungkap Rencana Brexit May Ditentang Publik Inggris

"Pengaturan itu sekarang juga diambil sebagai titik awal untuk negosiasi kemitraan ekonomi masa depan. Jika kita menerima itu (syarat dari Uni Eropa), maka akan sangat merugikan Inggris dalam negosiasi tahap kedua," kata mantan Menteri Brexit Dominic Raab, dalam surat pengunduran dirinya.

SPUTNIKNEWS | MIS FRANSISKA DEWI